Hipmi Tolak Rencana Masuknya Modal Asing di 54 Bidang Usaha UMKM
Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia mendesak pemerintah membatalkan rencana relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) terhadap 54 bidang usaha. Relaksasi tersebut dinilai bakal merugikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Saat ini, UMKM berkontribusi besar terhadap ekonomi Indonesia dengan 63 juta pengusaha tersebar di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, UMKM menyumbang 60 persen terhadap Produk Domesti Bruto (PDB) dan menyerap 115 juta tenaga kerja.
Melihat besarnya peran UMKM ini, Bahlil menganggap relaksasi bagi masuknya pemodal asing dapat berimplikasi luas. “Kami menganggap itu mengancam teman-teman usaha Hipmi. Jadi, sudah jelas sikap kami menolak sejak awal,” kata Bahlil di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (29/11).
(Baca juga: Relaksasi DNI, Pengusaha Kayu Sebut Tak Gentar Bersaing dengan Asing).
Dengan relaksasi DNI di 54 bidang usaha, Bahlil menilai UMKM tak akan mampu berkompetisi. Pelaku usaha ini kebanyakan berlatar pendidikan sekolah menengah atas (SMA) ke bawah. Sementara investor asing memiliki latar pendidikan yang jauh lebih baik.
Selain itu, pembiayaan terhadap UMKM belum cukup baik. Bahlil mencontohkan bunga Kredit Usaha Rakyat saat ini sebesar 7 persen. Adapun bunga untuk kredit umum terhadap pelaku usaha 12 persen. Sementara itu, bunga kredit terhadap investor asing di negaranya hanya berkisar 2 persen. “Dari sisi cost bunga saja sudah tidak berimbang,” kata Bahlil.
Lebih lanjut, dia menyebutkan relaksasi DNI tak akan mampu untuk mengatasi defisit transaksi berjalan yang terjadi saat ini. Sebab, pelonggaran bagi masuknya modal asing belum tentu bisa menarik investor besar masuk ke Indonesia. Bisa jadi, hanya investor kecil yang akan masuk.
