Papua Masih Jadi Daerah Paling Rawan dalam Pemilu 2019
Papua dinilai menjadi daerah yang rawan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) April mendatang. Kondisi geografis yang menantang dan sistem pemilihan yang berbeda dengan noken membuat pemerintah perlu memberi perhatian penuh di daerah tersebut.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, hal tersebut diketahu dari hasil pemetaan wilayah yang dilakukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). "Semua sepakat dilakukan sosialisasi (Pemilu) termasuk TNI dan Polri," kata Tjahjo dalam Rapat Koordinasi Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Republik Indonesia dan Rapat Koordinasi Teknis POM TNI-Polri di Jakarta, Senin (25/2).
Tjahjo juga mengatakan, kunci kerawanan adalah saat penghitungan suara. Apalagi, menurut perhitungan rata-rata per orang dalam mencoblos membutuhkan waktu 11 menit. Selain itu, dengan waktu yang ada dikhawatirkan setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak dapat menyelesaikan penghitungan pada pukul 23.00 hingga 24.00 waktu setempat.
Selain itu, pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), hingga TNI dan Polri perlu mensosialisasikan Pemilu dan menghindari golongan putih (golput). Caranya, dengan mengingatkan masyarakat bahwa haknya untuk memilih dilindungi dalam konstitusi. "Serta (harus) digunakan dengan baik," kata Tjahjo.
(Baca: AJI Beberkan Penyebab Minimnya Pemberitaan Tentang Masalah Papua)
Netralitas Aparat
Tjahjo juga menjanjikan netralitas aparat, baik itu TNI-Polri hingga Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilu mendatang. Dia menyebut, masing-masing institusi telah diatur netralitasnya dalam regulasi sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan. "Netralitas kami jamin," kata Tjahjo.
Dalam pemilu nanti, pasokan logistik akan disalurkan hingga ke pelosok daerah oleh KPU yang dibantu aparat TNI-Polri. Kemendagri dalam hal ini membantu apabila ada sarana yang dibutuhkan, seperti kendaraan. Selain itu, Polri juga berjaga di luar TPS seandainya diperlukan bantuan mendadak.
"Dan pemilu (pemungutan suara di TPS), juga bisa ditunda seandainya terjadi bencana seperti banjir, gunung meletus, tsunami, dan longsor," kata Tjahjo.
Sedangkan Kepolisian RI sempat mencatat empat provinsi di Pulau Jawa memiliki tingkat kerawanan tertinggi dalam Pemilu 2019. Dari keempat provinsi tersebut, Provinsi Jawa Barat menempati posisi teratas sebagai wilayah yang sangat rawan. Posisi tersebut disusul oleh Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta. Setelah empat provinsi di Pulau Jawa, provinsi dengan tingkat kerawanan tinggi lainnya adalah Provinsi Sumatra Utara, Sulawesi Selatan, Sumatra Barat, Banten, dan Papua.
Kasubdit II Politik Baintelkam Mabes Polri Kombes (Pol) Asep Ruswanda mengatakan, keempat provinsi itu menjadi yang paling rawan dalam Pemilu 2019 karena tingginya indikator gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Hal tersebut ditambah berbagai pengalaman konflik ketika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dari empat wilayah itu. "Misalnya ada demonstrasi, itu jadi semua. Yang dominan itu, karena itu menonjol semua," kata Asep akhir 2018 lalu.
(Baca: Masalah Papua Dinilai Belum Jadi Prioritas Paslon dalam Pilpres 2019)
