Kadin dan Pengamat Usulkan Solusi Ini untuk Kurangi Hambatan Non-Tarif
Proteksi perdagangan melalui hambatan dagang nontarif semakin meningkat, tercermin dari melonjaknya notifikasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) selama dua dekade terakhir. Realitas itu berbanding terbalik dengan tren penurunan tarif dalam perdagangan dunia selama periode yang sama.
Ketua Komite Tetap Pengembangan Ekspor Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Handito Joewono meminta pemerintah memperkuat sinergi dengan pengusaha dalam mengatasi hambatan dagang non-tarif yang lebih bersifat teknis.
"Penguatan peran asosiasi harus ditingkatkan, pemerintah harus mau mengumpulkan dan mendengarkan pendapat pelaku usaha," kata Handito kepada Katadata.co.id, Rabu (27/2).
(Baca: Terganjal Hambatan Dagang, Mayora Bangun Pabrik Rp 987 M di Filipina)
Kegiatan tukar pikiran atau mendengar pendapat pengusaha, menurutnya akan lebih cepat dilakukan melalui asosiasi daripada berhubungan langsung dengan banyak perusahaan, terlebih jika komoditasnya sangat banyak.
Menurutnya, contoh asosiasi yang sudah terintegrasi dengan baik adalah kelapa sawit serta tekstil. Kedua produk adalah unggulan ekspor Indonesia. Selain itu, pemerintah juga perlu memprioritaskan komoditas yang harus dibela untuk kepentingan nasional.
Di sisi lain, untuk meningkatkan kinerja ekspor, pelaku usaha akan terus mencari peluang di tengah perdagangan global yang semakin tak pasti. Contohnya, rempah-rempah yang memiliki potensi besar karena permintaan dunia yang tinggi. "Peran asosiasi akan memperkuat Indonesia Incorporated," ujarnya.
Menurutnya, pelaku usaha sudah memberikan perhatian untuk petani rempah yang produksinya jauh tersebar di daerah. Namun, pemerintah juga harus meningkatkan standardisasi kualitas dari hasil rempah-rempah yang beragam, terutama Pemerintah Daerah yang memiliki tanggung jawab langsung.
Sementara itu, Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Fithra menyoroti pembekalan riset dan pendataan komprehensif kepada delegasi Indonesia dalam perdagangan internasional. Sebab, hambatan nontarif bersifat sangat abstrak sehingga butuh kemampuan analisis mendalam sebelum memulai negosiasi perjanjian dagang.
Fithra mengungkapkan, hambatan nontarif saat ini kebanyakan berupa aspek kesehatan (Sanitary and Phytosanitary/SPS) serta aspek teknis (Technical Barrier to Trade/TBT). "Tim negosiator dan delegasi di forum internasional harus memiliki pemahaman yang tinggi," katanya.
Contohnya, ekspor teh ke Uni-Eropa yang melalui cupping test. Indonesia sudah memiliki pengetes bersertifikat internasional sudah menerapkan standar dunia, tetapi Uni-Eropa bisa saja melarang produk Indonesia masuk ke pasarnya karena memiliki indikator pengukuran yang berbeda.
Karenanya juga, seorang negosiator perdagangan harus memiliki kemampuan riset yang sistematis. Sehingga, dalam melakukan perjanjian dagang secara bilateral, delegasi Indonesia harus memastikan transparansi terhadap perdagangan suatu komoditas.
(Baca: Pengusaha Minta Pemerintah Selesaikan Hambatan Dagang dengan AS)
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengaku khawatir terhadap meningkatnya hambatan perdagangan nontarif akibat kondisi perdagangan global. "Hambatan nontarif memang sah dan diatur oleh WTO, namun penggunaannya yang berlebihan dan diskriminatif akan menambah biaya, yang pada akhirnya merugikan industri dan konsumen,” kata Enggar.
Namun, Enggar menyoroti data WTO yang menyebutkan adanya laporan notifikasi 625 hambatan nontarif setiap tahun sepanjang 30 tahun terakhir. Peningkatan tersebut juga sangat signfikan, sepanjang 2005 sampai 2017, WTO menerima aduan sebanyak 1.400 hambatan nontarif.
Padahal, penurunan tarif perdagangan di regional ASEAN pada 2000-2018 mencapai 50% dari besaran tarif semula, tren serupa juga terjadi secara mendunia. Mengutip data WTO, tarif semua negara anggota menurun dari 15% pada 1995 menjadi 9% di tahun 2018.
