Masyarakat Minta Dukungan Pemda Aceh Tolak Tambang PT Emas Mineral

Penulis: Fariha Sulmaihati

Editor: Safrezi Fitra

16/4/2019, 14.13 WIB

Mereka mendesak Pemda Aceh mencabut izin usaha PR Emas Murni Mineral.

Tambang kapur
ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
Ilustrasi kegiatan pertambangan

Kegiatan operasional tambang PT Emas Murni Mineral (EMM) di Nagan Raya dan Aceh Tengah mendapat penolakan dari masyarakat. Aliansi, Lembaga, dan Organisasi Masyarakat yang tergabung dalam Korps Barisan Pemuda Aceh (BPA) menuntut Pemerintah Daerah (Pemda) Aceh mendukung penolakan tersebut.

PBA telah membuat surat pernyataan yang kemudian ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Isinya, Pertama, Plt Gubernur Aceh melalui Pemda Aceh menyatakan siap melakukan gugatan sebagai bentuk mempertahankan Aceh dan membela rakyat Aceh.

Kedua, Plt Gubernur Aceh menerbitkan rekomendasi pencabutan izin usaha EMM. Ketiga, mengutuk tindakan pemerintah pusat yang tidak menghormati kekhususan Aceh yang dihasilkan dari butir-butir perdamaian antara Aceh dan Indonesia. Keempat, siap membuka dan mengecam dalang dibalik berdirinya EMM di Aceh.

"Kabarnya pemerintah (Aceh) masih mempersiapkan beberapa dokumen sesuai tuntutan massa, dan kami menunggu kerja nyata pemerintah," ujar Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Indonesia (Walhi) Muhammad Nur kepada Katadata.co.id, Selasa (16/4).

(Baca: Bahas Reklamasi, 293 Perusahaan Tambang Datangi DPR)

Nur menjelaskan operasi tambang EMM di lahan seluas 10 ribu hektare (ha) ini akan berdampak buruk bagi ekologi wilayah sekitar. Kegiatannya juga bisa mengancam sumber-sumber kehidupan masyarakat akibat menurunnya kualitas air, serta mengancam kekayaan keanekaragaman hayati yang berada di wilayah usaha pertambangan.

Adapun dari aktivitas tambang ini akan berdampak pada tiga kabupaten di Aceh, yaitu Kabupaten Nagan Raya, Aceh Tengah, dan Aceh Barat. Dari tiga kabupaten totalnya memiliki enam kecamatan, 13 pemukiman, dan 70 desa. "Masyarakat bersama Walhi tidak mau wilayah Beutong ada tambang emas," kata dia.

Sementara itu, lembar fakta yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pekan lalu menjelaskan bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) EMM berdasarkan Surat Keterangan (SK) Kepala Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 60 yang dikeluarkan pada 15 Oktober 2018.

(Baca: Negara Kehilangan Triliunan Rupiah Akibat Tambang Ilegal)

Masyarakat Aceh menggugat EMM dan BPKM dengan register perkara Nomor 241/g/LH/2018 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Isi gugatannya terkait potensi pencemaran lingkungan akibat limbah dari usaha tambang EMM, serta menimbulkan konflik antara masyarakat sekitar dengan perusahaan.

Kemudian, adanya potensi alam dan hutan yang rusak, potensi relokasi satu pemukiman yang berada di tengah area pertambangan, dan potensi pencemaran air akibat limbah dan bahan berbahaya. Sebagian wilayah tambangnya juga masuk dalam kawasan hutan lindung. Namun dalam proses hukum, putusan PTUN menyatakan tidak ada yang menang atau kalah.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha