Persepi Sebut Data BPN Soal Kemenangan Prabowo-Sandiaga Janggal
Sekretaris Jenderal Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Yunarto Wijaya mengaku heran dengan data yang dimiliki Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga terkait Pilpres 2019. Sebab, Yunarto menilai ada kejanggalan dalam data BPN yang memenangkan Prabowo-Sandiaga tersebut.
Salah satu kejanggalan adalah inkonsistensi data yang dimiliki oleh BPN Prabowo-Sandiaga. Data teranyar BPN menyebutkan bahwa Prabowo-Sandiaga telah unggul sebesar 54,24% dalam Pilpres 2019. Data tersebut didapatkan berdasarkan formulir C1 yang mencapai 54,91% atau 444.976 dari 813.350 TPS.
Padahal, hasil penghitungan suara BPN berdasarkan formulir C1 di 300.000 TPS sebelumnya menyebutkan bahwa Prabowo-Sandiaga telah menang 62%. Ada pun, hasil exit poll BPN menyatakan bahwa Prabowo-Sandiaga memperoleh suara sebesar 55,4%.
"Angka-angka ini saja sudah mengindikasikan pasti di antara variabel-variabel yang mereka lakukan tadi itu ada yang salah. Sudah pasti, karena gap-nya terlalu besar," kata Yunarto ketika dihubungi Katadata, Rabu (15/5).
Menurut Yunarto, kejanggalan lainnya karena BPN sempat memaparkan hasil penghitungan suara berdasarkan formulir C1 di 300.000 TPS hanya beberapa jam setelah pemungutan suara selesai. Hanya saja, hasil penghitungan suara yang disampaikan BPN saat ini hanya berdasarkan formulir C1 di 444.976 TPS.
Artinya, BPN hanya menambahkan data formulir C1 dari 144.976 TPS dalam waktu satu bulan terakhir. "Kerja lima jam bisa 300.000 TPS, masak kerja sebulan cuma 144.000 TPS. Itu saja kan sudah kejanggalan lain," kata Yunarto.
Yunarto menilai kejanggalan-kejanggalan tersebut mengindikasikan ada pihak dalam internal BPN yang berbohong atau asal bekerja ketika penghitungan suara Pilpres 2019. "Jadi Pak Prabowo lebih baik otokritik. Dari situ saja sudah terlihat indikasi bahwa sangat mungkin dia punya tim yang salah ketika melaporkan atau menghitung," kata Yunarto.
(Baca: Situng KPU Capai 80% TPS, Jokowi Unggul 15,5 Juta Suara)
Lebih lanjut, Yunarto mempertanyakan bentuk hasil penghitungan suara yang dilakukan BPN. Sebab, BPN tak menjelaskan apakah hasil penghitungan suara ini berupa penghitungan cepat (quick count) atau penghitungan riil (real count).
Jika berbentuk quick count, dia meminta BPN menjelaskan metodologi yang digunakan ketika melakukan survei. Yunarto juga meminta BPN menjelaskan mengapa proses pengambilan datanya lama sekali.
Jika berbentuk real count, Yunarto menilai BPN tak bisa menyimpulkan bahwa Prabowo-Sandiaga menang. Sebab, data yang masuk ke BPN baru mencapai 54,91%, jauh lebih sedikit dibanding data yang berada di Situng KPU dan yang dimiliki oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Data Situng KPU dan milik TKN sementara menyatakan bahwa Prabowo-Sandiaga masih tertinggal dari Jokowi-Ma'ruf. "Bagaimana mungkin mereka sudah berani menyimpulkan dan berani beradu data dengan Situng KPU yang sudah 82%, dengan data TKN yang sudah 88%," ujarnya.
Ia pun mengkritik penyelenggaraan acara Prabowo yang bertajuk 'Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019' yang diselenggarakan Selasa (14/5). Menurutnya acara yang diselenggarakan Prabowo tak lebih sekadar orasi politik yang dibumbui ekspos data, yang juga tidak transparan.
Menurut Yunarto, apa yang disampaikan sepanjang acara hanya soal kecurangan, bukan ekspos data yang mampu membantah data KPU dan TKN ataupun memaparkan data yang mampu menyanggah hasil quick count.
(Baca: Tolak Hasil Hitung KPU, Prabowo dan Sandi Minta Pendukung Berjuang)
