Mendag: Perang Dagang Timbulkan Krisis Kepercayaan
Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengatakan, perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok telah menimbulkan krisis kepercayaan bagi sistem perdagangan multilateral. Hal ini disampaikan pada pertemuan tingkat menteri (ministerial meeting) G20 di Jepang pada akhir pekan lalu.
"Sikap Indonesia, dengan kalimat agak keras, yaitu ada deficit of trust dari multilateral trading system," kata dia di kantornya, Jakarta, Rabu (12/6).
Proteksionisme dan peningkatan tensi perdagangan di berbagai negara juga ikut meningkat karena adanya perang dagang AS-Tiongkok. Tensi itu, menurut Enggartiasto, perlu ditekan lantaran tidak ada negara yang diuntungkan.
Selain itu, dalam pertemuan G20, peranan World Trade Organization (WTO) dibahas untuk memberikan sinyal positif bagi dunia usaha. Dalam pembahasan tersebut, WTO dapat kehilangan fungsinya bila anggota badan majelis banding (appellate body) tidak segera dibentuk hingga Desember mendatang.
Namun, ia mengakui tidak mudah untuk menyelesaikan masalah tersebut lantaran AS masih bersikap protektif. Negeri Paman Sam sebelumnya meminta untuk tidak dimasukkan dalam anggota badan majelis banding.
(Baca: Mendag Nilai Kesepakatan G20 Penting Menekan Tensi Perang Dagang)
Sebagai informasi, majelis banding memiliki peranan penting dalam menyelesaikan sengketa WTO. Sejumlah putusan dalam sengketa perdagangan, seperti bea masuk anti-dumping ilegal, masalah lingkungan, dan masalah lainnya telah diselesaikan oleh majelis banding WTO.
AS juga telah telah memenangkan sejumlah kasus perdagangan melawan Uni Eropa, Tiongkok dan India. Namun, AS telah menuduh majelis banding gagal mematuhi kesepemahaman penyelesaian perselisihan WTO (dispute settlemet understanding/DSU).
Presidensi Jepang dalam pertemuan tingkat menteri G20 juga memberikan tiga pesan utama. Pertama, perlunya kerja sama negara-negara anggota G20 di sektor perdagangan dan investasi guna mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi global. Sebab, dua hal tersebut merupakan mesin utama penggerak pertumbuhan, produktivitas, inovasi, dan penyediaan lapangan kerja.
Kedua, pemutakhirkan aturan pengaturan subsidi di sektor industri. Ketiga, pentingnya memberikan arah dari isu reformasi WTO.
Enggar sebelumnya mengatakan, Indonesia memandang reformasi WTO sebagai hal penting untuk memulihkan sistem perdagangan multilateral dan mengembalikan kredibilitas WTO. “Hal utama yang menjadi fokus dan prioritas saat ini adalah mekanisme penyelesaian sengketa dan pemilihan anggota badan majelis banding (Appellate Body)," katanya kemarin.
(Baca: Jepang Minta Dukungan RI Terkait Kesepakatan Pertukaran Data di G20)
