Politisi PKS Ajak Eks Koalisi Pendukung Prabowo Jadi Oposisi Jokowi
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai menjadi oposisi yang kritis merupakan pilihan paling rasional bagi partainya saat ini. Mardani mengajak koalisi partai politik yang mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Adil Makmur untuk melanjutkan kebersamaan menjadi oposisi konstruktif.
"Kita harus mengakui kemenangan Jokowi-Ma'ruf dan pada saat yang sama kita sama-sama mencintai negeri, tetapi tidak dengan bersama dalam koalisi, tapi itu menjadi oposisi yang kritis dan konstruktif," kata Mardani, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/1) seperti dilansir dari Antara.
Mardani mengatakan kebersamaan PKS, Gerindra, PAN, Demokrat, dan Partai Berkarya selama 10 bulan masa kampanye Pilpres 2019, sudah terbangun "chemistry" yang kuat, sehingga lebih baik dilanjutkan.
(Baca: Pasca-putusan MK, Gerindra Anggap Soal Sengketa Pilpres Sudah Selesai)
"Masing-masing partai punya kebebasan, namun kami bicara di ruang publik, ayo semua rekan-rekan koalisi 02 sudah bubar, kita bertransformasi menjadi kaukus. Kita bersama membangun negeri, walaupun menjadi oposisi namun itu pekerjaan yang mulia," katanya lagi.
Namun Mardani menegaskan sikap politik resmi PKS akan diputuskan dalam Musyawarah Majelis Syuro PKS.
Mardani mengatakan, beroposisi bisa dilakukan di parlemen dalam mengontrol kebijakan pemerintah dan itu lebih baik dalam mewujudkan kedewasaan berpolitik bangsa Indonesia.
"Ketika oposisi kuat maka yang diuntungkan adalah publik karena ada 'check and balance system', tapi kalau semua pindah dan hanya sedikit yang jadi oposisi maka yang dirugikan bukan PKS namun masyarakat," katanya pula.
(Baca: Koalisi Prabowo Bubar, PAN dan Demokrat Tak Buru-Buru Gabung Jokowi)
Partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Adil Makmur resmi membubarkan diri. Keputusan ini diambil dalam pertemuan yang dihadiri pimpinan partai politik koalisi Prabowo, pada Jumat pekan lalu.
Dua partai politik yakni Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) belum terburu-buru menentukan langkah apakah akan bergabung dengan koalisi Joko Widodo atau tidak usai Koalisi Adil Makmur bubar. Hal ini dikatakan oleh Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan dan Wakil Sekretaris Jenderal PAN Faldo Maldini hari Sabtu (29/6). Syarief mengatakan bahwa perjalanan menuju pelantikan Jokowi sebagai Presiden masih panjang yakni bulan Oktober mendatang.
