Hasil Seleksi Dimasalahkan, Pansel KPK Serang Balik ICW

Penulis: Fahmi Ramadhan

Editor: Martha Ruth Thertina

6/8/2019, 15.11 WIB

ICW menyatakan beberapa calon yang lolos seleksi calon pimpinan KPK memiliki catatan masa lalu yang serius. Ada juga yang abai melaporkan harta kekayaan.

Hasil Seleksi Pimpinan KPK dikritik ICW, Pansel KPK bereaksi
Ajeng Dinar Ulfiana|KATADATA
Gedung KPK di Jakarta

Anggota Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Hendardi mengkritik balik Indonesia Corruption Watch (ICW), setelah lembaga swadaya masyarakat (LSM) tersebut menuding seleksi calon pimpinan KPK tak profesional dan independen.

Pansel KPK mengumumkan sebanyak 40 dari 104 calon pimpinan KPK lolos dalam tes psikologi. Namun, ICW menyatakan beberapa calon yang lolos memiliki catatan masa lalu yang serius. Ada juga yang abai melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). ICW lantas meminta Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kinerja Pansel.

Hendardi menyatakan Pansel KPK bukan pemuas ICW. Selan itu, Pansel sudah mengundang perwakilan ICW dan LSM lain untuk mendaftar sebagai calon pimpinan KPK. Akan tetapi, hanya sedikit yang mendaftar. "Ketika pihak lain maju mendaftar seperti polisi, jaksa atau hakim mereka sewot," kata dia kepada katadata.co.id, Selasa (6/8).

(Baca: Tak Puas Hasil Seleksi 40 Capim KPK, ICW Minta Jokowi Evaluasi Pansel)

Mengenai calon yang belum menyampaikan LHKPN, Hendardi mengatakan para calon telah disyaratkan untuk membuat pernyataan tertulis di atas materai bahwa akan menyerahkan LHKPN jika terpilih. Keharusan LHKPN di awal disebutnya sebagai akal-akalan untuk menggugurkan pihak yang tidak disukai.

"Namun Pansel KPK pantang didikte oleh siapapun," ujarnya. Ia pun mempertanyakan alasan ICW yang tidak mempersoalkan mengenai LHKPN ini saat seleksi calon pimpinan KPK 2015 lalu. Padahal, menurut dia, tidak ada perbedaan proses.

Ia balik menuding ICW sebagai pihak yang memiliki kepentingan pribadi. Ia juga mengkritik sikap ICW yang selalu mengatasnamakan publik. "Mereka mengatasnamakan publik atas dasar riset dan survei atau mereka baru menang Pemilu, sehingga bisa serta merta dan dengan enteng mengatasnamakan publik," kata dia.

Dari 40 calon yang lolos tes psikologi, paling banyak berasal dari unsur akademisi/dosen dengan jumlah tujuh orang. Komposisi terbesar kedua dari kepolisian, yaitu sebanyak enam orang.

Dari tiga komisioner KPK 2015-2019 yang mendaftar, hanya dua di antaranya yang lolos dan akan melanjutkan ke tahap berikutnya yakni Alexander Marwata dan Laode M Syarif. Sedangkan satu Komisioner yaitu Basaria Panjaitan tidak lolos.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan