KPK menggeledah Kantor Kementerian ATR/BPN terkait pengembangan kasus dugaan korupsi pengurusan HGB di Bogor yang menjerat Dirjen PPTR dan Dirut Summarecon Agung.
KPK melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan Kementerian ATR/BPN untuk melengkapi alat bukti penyidikan kasus dugaan suap di lingkungan kementerian tersebut.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK belum menetapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka opsi penetapan PT Summarecon Agung Tbk sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang Rp 106 miliar dari operasi tangkap tangan (OTT) dugaan korupsi di Kementerkan ATR/Badan Pertanahan Nasional.
KPK menetapkan delapan tersangka korupsi pengurusan HGB di Bogor, termasuk Presdir Summarecon Adrianto Pitojo Adhi dan politikus Golkar, dengan uang sitaan ratusan miliar.
KPK menaikkan status kasus dugaan korupsi pengurusan Hak Guna Bangunan di Kabupaten Bogor ke tahap penyidikan setelah menahan 17 orang dalam operasi tangkap tangan.
KPK mengamankan 17 orang dan menyita uang ratusan miliar dalam OTT kasus dugaan korupsi pengurusan Hak Guna Bangunan di Bogor, yang diduga melibatkan pejabat Kementerian ATR dan Partai Golkar.
Harga saham PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) anjlok 6,02% pada perdagangan sesi pertama hari ini, Selasa (15/9), setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Presiden Direktur Summarecon Agung
Artikel ini menganalisis proyeksi pergerakan Kurs Rupiah terhadap Dolar AS, mengulas faktor domestik dan global yang memengaruhi nilainya serta peran Bank Indonesia.
Mantan Wakil Ketua KPK Amien Sunaryadi menilai badan pengelola aset hasil Perampasan Aset harus independen, bukan di bawah Kejaksaan Agung, karena memerlukan keahlian multidisiplin yang lebih luas.
Eks Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi 2003-2007 Amien Sunaryadi mengusulkan agar legislator mengubah judul Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyikapi penahanan pejabat Bea Cukai oleh KPK sebagai momentum awal reformasi internal untuk meningkatkan kepercayaan dan tax collection rate.