KPK: Berita KPK - UU Tipikor - Lelang Hari Ini - OTT KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih mendalami nama-nama pejabat negara yang muncul dalam sidang kasus dugaan suap impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Alexander Marwata sampaikan amicus curiae untuk kasus TaniHub, minta perkara korupsi investasi dilihat proporsional dengan karakter industri modal ventura.

KPK mengusut kasus korupsi haji dengan menyasar sektor swasta, terkait manipulasi kuota haji khusus dan gratifikasi kepada pejabat Kemenag, serta berpotensi menjangkau anggota DPR.

KPK mensinyalir akan memeriksa Raffi Ahmad setelah namanya disinggung dalam persidangan kasus korupsi eks pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan ke-12 tahun ini dengan menangkap Bupati Muara Enim dan sembilan orang lainnya dari unsur pemerintah daerah dan swasta.

KPK memulai penyidikan kasus dugaan korupsi baru terkait pengadaan layanan notifikasi perbankan via SMS dan WhatsApp di PT BRI dan PT Telkom Indonesia.

Penyidik KPK menggeledah kediaman mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim yang merupakan tersangka kasus dugaan pemerasan di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

KPK menetapkan mantan Wamen Imipas Silmy Karim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing.

KPK menetapkan dan menahan mantan Wamen Imipas Silmy Karim sebagai tersangka dugaan korupsi izin tinggal WNA, setelah operasi tangkap tangan di Imigrasi.

Istana Kepresidenan melalui Mensesneg menyatakan menghormati proses hukum KPK yang menahan Wakil Menteri Silmy Karim terkait kasus dugaan korupsi di Imigrasi.

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia muncul dari dalam Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dengan menggunakan rompi tahanan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan sedang mencari keberadaan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim. Pencarian dilakukan berkaitan dengan kasus yang tengah ditangani KPK.

Pakar hukum mengungkap kriminalisasi kebijakan kerap bermula dari penerapan pasal yang tak utuh, tanpa menyertakan unsur niat jahat atau iktikad buruk.

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata memprediksi majelis hakim akan menjatuhkan vonis bersalah pada mantan Menteri Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim.

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi menimbulkan praktik korupsi.