LSM Unjuk Rasa di Depan Kominfo Minta Akses Internet Papua Dibuka

Penulis: Cindy Mutia Annur

Editor: Agustiyanti

23/8/2019, 19.52 WIB

Keputusan Kementerian Komunikasi dan Informatika memperlambat, lalu membatasi akses internet di Papua dinilai tak berdasar pada indikator yang jelas.

lsm, demo, kominfo, blokir internet papua
Katadata/Cindy Mutia
LSM melakukan unjuk rasa di depan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Mereka menuntut pemerintah membuka blokir akses internet di wilayah Papua dan Papua Barat

Belasan perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Jumat (23/8) sore. Mereka meminta Kominfo menghentikan pembatasan internet di Papua dan Papua Barat.

Direktur Eksekutif SAFEnet Damar Juniarto menjelaskan mereka telah menyerahkan somasi alias teguran kepada pemerintah untuk menghentikan pembatasan internet di wilayah Papua. Somasi tersebut dilakukan berdasarkan aspirasi masyarakat melalui petisi #NyalakanLagi internet di Papua dan Papua Barat yang telah diteken sekitar 9.000 orang pada situs Change.org.

"Ketika semua informasi dibatasi hanya sebatas melewati telepon dan SMS, rasanya tidak adil dan sangat diskriminatif apabila kita membiarkan Papua dan Papua Barat di mana banyak masyarakat di sana, bukan hanya masyarakat asli Papua tapi ada juga masyarakat Jawa, Bugis, dan Sumatera, justru mereka ada dalam kegelapan informasi," ujar Damar di depan kantor Kominfo, Jumat (23/8).

(Baca: Jokowi Perintahkan Polisi Tindak Tegas Diskriminasi Papua)

Ia menegaskan keputusan yang diambil secara sepihak oleh pemerintah untuk melakukan throttling atau perlambatan akses pada 19-20 Agustus lalu dan pembatasan pada Rabu (21/8) hingga hari ini harus segera dihentikan. Pasalnya, menurut dia, Kominfo juga tak memiliki indikator yang jelas.

 "Kami belum mendapatkan penjelasan (alasan pembatasan) itu. Hanya baru dijelaskan demi situasi kondusif dan normal," ujarnya.

Salah satu perwakilan dari Yayasan Pusaka, Angky mengatakan berdasarkan  informasi diperoleh dari rekan di Papua, pembatasan akses internet membuat warga sulit memperoleh informasi yang sebenarnya. Padahal, informasi menjadi kebutuhan di tengah kondisi yang tak pasti di wilayah tersebut.

"Menurut saya kebijakan ini sangat tidak adil dan merugikan masyarakat. Kedatangan kami ke sini untuk sampaikan somasi ke menteri untuk segera mungkin buka akses informasi internet dan komun apapun di tanah Papua," ujar Angky.

(Baca: Kominfo Blokir Akses Internet di Papua dan Papua Barat)

Ia pun berharap petisi #NyalakanLagi akses internet di Papua dan Papua Barat menggugah Presiden RI Joko Widodo, Menkopolhukam Wiranto, dan Menkominfo Rudiantara untuk segera membuka lagi akses internet di wilayah tersebut.

Adapun kedatangan LSM tersebut disambut oleh Plt Kepala Bagian Layanan Informasi Kominfo Helmi Fajar. Ia mengatakan bahwa untuk saat ini kementeriannya hanya bisa menampung aspirasi tersebut untuk kemudian disampaikan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. 

"Segera akan kami informasikan update mengenai pembukaan akses internet di Papua dan Papua Barat. Kami juga harap, hal ini bisa kembali normal seperti sedia kala," terang dia. 

Adapun LSM yang melakukan aksi, yakni SAFEnet, KontraS, Amnesty Internasional Indonesia, Yayasan Pusaka, Asia Justice and Rights, ELSAM, Protection International Indonesia, YLBHI, LBH Jakarta, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), LBH Pers, Yayasan Satu Keadilan, Federasi KontraS, UNIPA Manokwari, WALHI, Papua Itu Kita, dan Vivat Indonesia.

Reporter: Cindy Mutia Annur

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

VIDEO PILIHAN