Kerusuhan hingga Tuntutan Referendum di Papua

Penulis: Sorta Tobing

30/8/2019, 16.50 WIB

Kerusuhan meluas di Papua usai kejadian bernuansa rasialisme di Jawa Timur. Tuntutan referendum muncul kembali.

kerusuhan di jayapura, referendum papua, kejadian rasisme papua
ANTARA FOTO/Indrayadi TH
Seorang warga berada di puing bangunan yang terbakar di Jayapura, Papua, Jumat (30/8/2019). Sejumlah bangunan dan kendaraan terbakar saat aksi massa berbuntut rusuh terjadi sehari sebelumnya.

Bendera Bintang Kejora berkibar di seberang Istana Negara, Jakarta, pada Rabu lalu (28/8). Para pemuda Papua berunjuk rasa menuntut referendum untuk tanah kelahirannya.

Dari pantauan CNNIndonesia.com, tidak ada tindakan tegas dari aparat keamanan. Ini pertama kalinya bendera bergaris putih-biru dan bergambar bintang itu terlihat terang-terangan tepat di jantung pemerintahan.

Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian sehari setelah kejadian mengatakan akan mengusut pengibar bendera tersebut. Begitu pula dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto.

Ia menegaskan Indonesia hanya memiliki satu bendera yaitu Bendera Merah-Putih. "Jadi kalau ada yang mengibarkan bendera (Binta Kejora) itu apalagi di depan Istana dan sebagainya, pasti ada hukumnya ada undang-undang yang mengaturnya," kata Wiranto di Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.

(Baca: LSM Unjuk Rasa di Depan Kominfo Minta Akses Internet Papua Dibuka)

Soal referendum, ia menyatakan tuntutan itu tidak pada tempatnya. "Karena NKRI sudah final, harga mati, termasuk Papua dan Papua Barat," ujarnya.

Referendum bukan hal baru bagi Papua. Sejak meraih kemerdekaan dari Belanda dan bergabung dengan Indonesia, tuntutan itu kerap disuarakan masyarakat di sana.

Masuknya Papua ke NKRI  pun melalui referendum. Namun, sampai sekarang belum jelas betul apakah pemungutan suara untuk menentukan pilihan menjadi milik Belanda atau Indonesia itu adil atau tidak.

Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) begitu istilah referendum yang diadakan pada 14 Juli 1969 di Irian Jaya (nama Papua sebelumnya) tersebut. Hanya sekitar seribu orang saja yang ikut dalam pemilihan itu dan mayoritas memilih bergabung dengan Tanah Air.

Orde Baru kerap disebut memakai segala cara untuk mengamankan suara. Pasalnya, di saat yang sama raksasa tambang asal Amerika Serikat, Freeport, akan menanamkan investasinya di sana.

(Baca: Jayapura Rusuh, Jokowi Bakal Evaluasi Kebijakan Keamanan di Papua)

Presiden Soeharto menunjuk Letjen Ali Moertopo untuk melancarkan rencananya. Berbagai bantuan, hingga ancaman, diberikan kepada masyarakat Papua sebelum Pepera berlangsung. Bahkan seribu orang yang ikut pemilihan itu kabarnya merupakan penerima bantuan rutin dari pemerintah.

Freeport kemudian memang beroperasi di sana. Tembaga dan emas selama bertahun-tahun mereka dapatkan dari Bumi Cendrawasih. Perusahaan itu semakin kaya, tapi masyarakat Papua terus berjuang dengan masalah kemiskinan.

Seperti terlihat dari grafik Databoks berikut ini, lebih dari seperempat penduduknya miskin. Persentase penduduk miskin di 17 kabupaten/kota Provinsi Papua pada 2018 berada di atas angka kemiskinan provinsi yang sebesar 27,43%. Bahkan, sebanyak tiga kabupaten, yakni Deiya, Intan Jaya, dan Lanny Jaya tingkat kemiskinannya di atas 40% dari populasi.

Pertumbuhan ekonominya pada kuartal II-2019 mengalami kontraksi sebesar 23,98%. Angka ini jauh di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,05%. Pertumbuhan ekonomi Papua pada triwulan II 2019 merupakan yang paling rendah di antara 34 provinsi di Indonesia.

Provinsi Papua Barat juga mencatat pertumbuhan negatif sebesar 0,5% pada kuartal II 2019. Namun, angka pertumbuhan ini lebih baik dibandingkan kuartal sebelumnya yang -12,83%.

Ini baru isu kemiskinan. Belum lagi soal kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Semua itu rasanya tak pernah didapat secara merata oleh penduduk Papua.

Provinsi itu justru menjadi daerah berkonflik. Kelompok bersenjata tak pernah hilang. Beberapa di antaranya menuntut kemerdekaan mutlak Papua, sampai memiliki bendera Bintang Kejora. Inilah lambang kebebasan mereka, meskipun pemerintah menganggapnya simbol kelompok separatis.

Kondisi Pasca-Rusuh di Jayapura

Demonstrasi di depan Istana Negara itu merupakan rentetan pasca kejadian bernuansa rasialisme di Surabaya dan Malang, Jawa Timur, serta Semarang, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Sebelumnya, terjadi aksi massa hingga pembakaran gedung di Manokwari, Sorong, hingga Fakfak.

Kemarin kerusuhan terjadi di Jayapura. Pusat perbelanjaan besar seperti Mal Jayapura tutup sejak pukul 12.30 WIT. Sejumlah perkantoran seperti Kantor Distrik Abepura, Kantor Wilayah Pos Maluku dan Papua, serta Badan Pusat Statistik (BPS) Papua dikosongkan.

Selain itu, Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) di Distrik Abepura, Kota Jayapura dibakar massa. Asap sempat muncul dari arah gedung yang terbakar. Hotel Horison Kotaraja juga tak luput dari sasaran amuk dan lemparan batu massa. Sejumlah kafe dan hotel pun memilih tidak membuka layanannya.

(Baca: Kerusuhan Papua, Jokowi Akan Bertemu Tokoh Setempat Pekan Ini)

Tak hanya itu, mobil dinas milik Dandim 1701 Jayapura Letnan Kolonel Inf Johanes Parinusa dibakar oleh massa. Mobil dibakar saat Johanes memantau kegiatan para pendemo di Expo, Waena.

Demonstrasi besar ini terjadi sehari setelah pecah kerusuhan di Kabupaten Deiyai. Dalam peristiwa tersebut dua warga sipil dikabarkan tewas tertembak. Sedangkan Prajurit Kodam II/Sriwijaya Sersan Dua Rikson meninggal karena terkena panah saat mengamankan demonstrasi di depan Kantor Bupati Deiyai.

Kondisi dan situasi Jayapura berangsur pulih pada pukul 18.30 WIT. Massa mulai membubarkan diri setelah dipukul mundur oleh aparat gabungan TNI dan Polri dengan menggunakan gas air mata.

Namun, situasi di sana masih lumpuh saat ini. Warga tampak berjaga-jaga di sejumlah lokasi pascaaksi massa tersebut. Dari pantauan Antara, sekolah diliburkan. Pusat perbelanjaan dan perkantoran tidak beroperasi. Sekelompok warga tampak berjaga-jaga di sejumlah ruas jalan.

Di kawasan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, tampak sejumlah masyarakat menjaga keamanan dengan membawa senjata tajam. Warga juga membuat barikade dan memeriksa setiap kendaraan yang melintas di kawasan tersebut.

Aparat gabungan TNI dan Polri masih berjaga. Layanan telepon dan SMS atau pesan singkat di Papua sempat terganggu, lantaran infrastruktur milik operator diduga dirusak. Kini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat kedua layanan komunikasi itu berangsur pulih.

(Baca: Paska Rusuh Demo di Papua)

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu mengatakan, hanya beberapa lokasi yang layanan telepon dan pesan singkat (SMS) sudah normal siang ini. “Tidak semua wilayah,” kata dia.

Sedangkan layanan data atau akses internet masih diblokir sejak Rabu lalu. “Statusnya masih sama untuk internet,” ucap pria yang akrab disapa Nando itu.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan