Golkar dan PDIP Silang Pendapat Soal Perlunya GBHN

Wacana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memunculkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) mendapat kritikan dari politisi senior Partai Golkar Akbar Tanjung.

Pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Kehormatan partai berlambang pohon beringin itu khawatir keberadaan GBHN akan mengembalikan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara. Dampaknya, pemilihan presiden dilakukan tak langsung karena mandat rakyat diberikan kepada MPR.

"Sedangkan rakyat kan sudah di posisi mereka dengan kedaulatan termasuk dalam menentukan presiden," kata Akbar dalam diskusi di Jakarta, Rabu, (4/9).

(Baca: Panasnya Wacana Amendemen UUD 1945 dan Kembalinya GBHN)

Akbar akan membawa wacana GBHN ini untuk dibahas di internal partainya. Menurutnya, motivasi PDIP ini perlu dicegah karena akan berdampak pada keberlangsungan demokrasi masyarakat.

Mantan Ketua DPR ini juga mengkritisi niatan partai banteng menjadikan GBHN untuk mengoptimalkan pembangunan nasional. Akbar menjelaskan, selama ini pembangunan nasional sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).