GOLKAR: Berita Partai Golongan Karya Terkini - Info Golkar

Gerindra dan Golkar sama-sama menyumbangkan 11 kader ke kabinet Prabowo

Wakil Ketua Partai Golkar Wihaji menjadi kandidat calon menteri usai pertemuannya dengan Prabowo Subianto, Senin (14/10). Pertemuan itu membahas soal stunting dan program keluarga berencana.

Delapan politisi Partai Golkar bakal mengisi kursi Menteri ataupun wakil menteri di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan kans politikus Golkar Maman Abdurrahman diangkat menjadi Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada masa pemerintahan Prabowo

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji berharap partainya mendapat lebih dari lima kursi di kabinet pimpinan Prabowo Subianto. Menurut Sarmuji Golkar telah mengusulkan nama pada Prabowo.

Fahri Hamzah hari ini ikut menghadiri peresmian smelter PT Amman Mineral di Sumbawa Barat, NTB

Calon anggota BPK Mukhamad Misbakhun menyerukan penyelarasan rencana strategis BPK dengan RPJMN 2025-2029 untuk mendukung pelaksanaan program Asta Cita pemerintahan yang baru.

Partai Golkar resmi mengusung paslon Airin-Ade di Pilkada Banten pada Selasa (27/8).

Megawati sebelumnya meminta Airin Rahmi Diany yang merupakan kader Golkar untuk mengenakan pakaian berwarna merah jika mau diusung

Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia mengakui ada tarik menarik sebelum memutuskan mengusung Airin-Ade

Partai Golkar menganggap pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan sambutan di Kongres III Partai NasDem tak menandakan keresahan Jokowi yang ditinggal partai politik koalisi.

Golkar meminta Airin tak menggunakan atribut partai berlambang beringin itu dalam kampanye Pilgub Banten

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi mengusung pasangan Airin Rachmi Diany dan Ade Sumardi sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Banten.

Presiden Jokowi tidak akan menghadiri acara pembukaan Muktamar VI PKB di Bali hari ini dan besok.

Sebelumnya, hampir seluruh fraksi di DPR, termasuk Golkar berniat mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pencalonan kepala daerah.