Lahan di Ibu Kota Baru Bisa Dibeli dengan Syarat & Tingkat Penghasilan

Penulis: Dimas Jarot Bayu

Editor: Martha Ruth Thertina

5/9/2019, 03.20 WIB

Tanah yang sudah dibeli lalu tidak dibangun dalam jangka waktu tertentu harus dijual kembali kepada pemerintah.

Jokowi soal penjualan tanah ibu kota baru
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Foto aerial kawasan Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (28/8/2019). Sepaku dan Samboja, Kutai Kartanegara akan menjadi lokasi ibu kota negara baru Indonesia.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengatakan masyarakat bisa membeli tanah negara di ibu kota baru. Tanah yang dimaksud yakni yang diplot untuk perumahan. Namun pemerintah akan membuat ketentuan khusus guna menghindari pembelian oleh para spekulan.

"Nanti ada yang dibangun untuk apartemen, untuk pegawai negeri gitu kan. Ada juga pegawai negeri yang akan memiliki rumah di sana. Tanah itu bisa dijual dari tanah yang tadi dikuasai oleh negara," kata Sofyan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/9).

(Baca: Konstruksi Mulai 2020, Begini Jadwal Pemindahan Ibu Kota ke Kaltim)

Ia mengatakan, harga tanah akan ditetapkan bervariasi. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), tanah dapat dibeli seharga nol rupiah per meter alias gratis. Selain itu, ada pula tanah yang harganya disesuaikan dengan biaya pengembangan infrastruktur.

"Bisa nanti sampai Rp 2 juta per meter, tapi kan dibangun infrastrukturnya semua. Jadi di negara maju, kota itu Anda bikin rumah ada jaringan listrik, jaringan pipa, jaringan air dan sebagainya," kata dia.

(Baca: PNS dari 4 Kementerian Prioritas Dipindahkan ke Ibu Kota Baru)

Sofyan menyebut akan ada ketentuan khusus untuk tanah yang dibeli masyarakat. Tujuannya, menghindari pembelian oleh para spekulan tanah. Ketentuan yang dimaksud misalnya, jika tanah yang sudah dibeli tidak dibangun dalam jangka waktu tertentu, maka harus dijual kembali kepada pemerintah melalui otoritas pengelola bank tanah.

Kemudian, ada juga ketentuan pajak tinggi untuk tanah menganggur. "Kami hindari spekulasi karena kan banyak pengalaman-pengalaman selama ini karena pengaturan yang keliru," ujarnya.

(Baca: Tawari Properti di Ibu Kota Baru, Harga Saham Agung Podomoro Naik 7,7%)

Sebelumnya, informasi mengenai penjualan tanah ibu kota baru disampaikan Presiden Joko Widodo. Tanah yang dapat dijual ke masyarakat itu seluas 30 ribu hektare dari total lahan di ibu kota baru seluas 180 ribu hektare.

Penjualan tanah itu bertujuan menutupi kebutuhan anggaran pengembangan ibu kota baru sebesar Rp 466 triliun. "Misalnya kita jual Rp 2 juta per meter saja harganya, kita sudah bisa dapat Rp 600 triliun," kata Jokowi dalam pertemuan dengan pemimpin redaksi media massa, kemarin.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha