Rusuh di Penajam Paser Utara, Calon Ibu Kota Baru
Gara-gara perkelahian sekelompok remaja, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, kemarin, Rabu (16/10), mengalami kerusuhan. Aksi massa terjadi di saat kota itu baru saja ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai salah satu calon ibu kota, pengganti Jakarta.
Amuk massa tak terbendung ketika mereka akhirnya membakar ratusan rumah kayu di samping pelabuhan. Padahal masalah sebenarnya, seperti ditulis oleh Antara, murni tindakan kriminal oknum remaja yang sudah ditangani kepolisian setempat.
Tindakan kriminal itu terjadi pada 9 Oktober lalu. Seorang pemuda marah karena tidak suka dengan suara knalpot temannya. Masalah ini kemudian berujung pada penganiayaan dan penikaman kepada dua orang remaja di Pantai Nipah-Nipah. Satu orang meninggal dan seorang lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit.
Kepala Biro Humas Sekretariat Provinsi Kalimantan Timur M Syafranuddin mengatakan, Kepolisian Resor Penajam Paser Utara telah menangkap pelaku dan beberapa saksi lainnya tak lama setelah kejadian. “Bahkan pelaku utama sudah ditetapkan sebagai tersangka,” katanya.
Namun, sepekan setelah itu sekelompok massa malah tersulut emosi. Keluarga korban tidak puas dengan penanganan perkara. Tapi informasi yang beredar malah dikaitkan dengan isu rasial.
(Baca: Prabowo Dukung Rencana Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur)
Siang kemarin, keluarga korban mendatangi rumah pelaku, sekitar satu kilometer dari Pelabuhan Feri Penajam. Kedatangan mereka diikuti sekelompok massa yang membawa senjata tajam khas Kalimantan, mandau.
Pencarian pelaku tak berhasil, massa akhirnya merusak loket penjualan tiket perahu klotok dan speedboat. Hal ini membuat operasional pelabuhan pun terhenti.
Kapolres Penajam Paser Utara AKBP Sabil Umar dan Kapolres Paser AKBP Roy Satya Putra sempat turun langsung menemui pengunjuk rasa. Mereka menawarkan dengar pendapat di Kantor Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, namun para pengunjuk rasa menolak tawaran itu.
Lalu, pukul 15.30 WITA jumlah massa terus bertambah dan mulai melakukan aksi pembakaran. Loket yang sudah dirusak, kemudian dibakar oleh masyarakat. Sekitar pukul 17.15 WITA, Kapolda Kalimantan Timur Inspektur Jenderal Polisi Priyo Widyanto tiba di lokasi dan melakukan komando untuk mengendalikan situasi.
Pada pukul 19.00 WITA, situasi mulai terkendali. Massa akhirnya membubarkan diri. Kapolda meminta agar masyarakat tenang dan percaya dengan proses hukum yang berjalan. “Mohon percayakan proses penanganan masalah ini kepada kami, penegak hukum,” kata Priyo.
Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor juga mengimbau kepada masyarakatnya untuk bersabar, menahan diri, dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
(Baca: Pemerintah Siap Eksekusi 40 Ribu Hektare Lahan Sukanto Tanoto )
Jumlah Konflik di Penajam Paser Utara
Penajam Paser Utara bakal menjadi wilayah ibu kota baru. Presiden Jokowi memilihnya bersama dengan sebagian Kabupaten Kutai Kertanegara pada akhir Agustus lalu.
Pada saat mengumumkan keputusan itu, Jokowi sempat menyembut lima alasan pemilihan dua kota tersebut. Pertama, wilayahnya minim risiko bencana, seperti banjir, gempa, tsunami, kebakaran hutan, tanah longsor, dan gunung berapi.
Kedua, lokasinya strategis, di tengah Indonesia. Ketiga, kabupaten itu dekat dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda. Keempat, infrastrukturnya relatif lengkap. Dan terakhir, pemerintah telah menguasai lahannya sekitar 180 hektare.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), luas wilayah di Penajam Paser Utara mencapai 292,4 ribu hektare. Sebagai perbandingan, Jakarta hanya seperempat dari angka itu, tepatnya 66,2 ribu hektare. Seperti ditunjukkan pada grafik Databoks di bawah ini, wilayah Kutai Kertanegara lebih luas lagi, mencapai 2,6 juta hektare.
Khusus Penajam Paser Utara, proyeksi jumlah penduduknya tahun ini mencapai 160,9 juta jiwa atau 4,23% dari total penduduk Kalimantan Timur.
Soal konflik, Kalimantan Timur menjadi salah satu dari 10 provinsi di Indonesia yang mengalami kejadian terendah pada 2017. Namun, menurut data Badan Pusat Statistik 2018, provinsi itu mengalami konflik massal tertinggi jika dibandingkan provinsi lainnya di Kalimantan.
Jenis masalahnya meliputi perkelahian antar-kelompok warga, pelajar, antar-suku, warga dengan aparat pemerintah, dan warga dengan aparat keamanan.
