KERUSUHAN: Berita Kerusuhan Terkini - Kabar Terbaru Hari ini

Masyarakat selama ini yang paling terkena dampak kebijakan efisiensi pemerintah. Ini menimbulkan ketimpangan, karena di sisi lain, pemerintah boros dalam pengelolaan anggaran.

Presiden Prabowo Subianto didesak segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang kredibel untuk mengusut tuntas kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025.

LPEM UI memberikan rekomendasi jangka pendek dan jangka panjang untuk pemulihan sosial ekonomi.

Pola kerusuhan dan penjarahan yang terorganisir, serta adanya provokator yang menyulut aksi perusakan, mirip dengan kerusuhan 13-15 Mei 1998.

Pemerintah mengalami kerugian sekitar Rp 950 miliar akibat kerusakan infrastruktur dari demonstrasi, dengan perbaikan mendesak yang didanai melalui anggaran kedaruratan.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Pertahanan Nasional, Dudung Abdurachman, mengatakan situasi demonstrasi dan kerusuhan yang terjadi tak bisa membuat pemerintah menetapkan status darurat militer

Kita tak akan pernah bisa menjadi bangsa yang besar jika politisi, birokrasi, polisi, dan tentara tidak memiliki pegangan ideologi yang menjunjung integritas.

Situasi panas yang terjadi pada akhir pekan lalu dikhawatirkan mengulang kerusuhan Mei 1998.

Demo berujung ricuh di beberapa daerah Indonesia sejak 25 Agustus setidaknya menyebabkan 10 orang meninggal dunia. berikut daftarnya.

Tidak ada jalan lain, untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, selain melakukan reformasi Kepolisian. Aspirasi yang sebenarnya sudah lama disuarakan oleh masyarakat.

PT Jasa Marga Tbk berupaya memperbaiki tujuh gerbang tol yang rusak dari demonstrasi dengan dana Rp 80 miliar, menargetkan seluruh GTO beroperasi pada 7 September 2025.

Demonstrasi besar-besaran yang terjadi di Indonesia sejak 28 Agustus 2025 telah menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan, termasuk pada sektor jasa dan infrastruktur di Jabodetabek.

Jika darurat sipil atau darurat militer diterapkan, ruang gerak masyarakat sipil semakin terbatas, termasuk dalam menyampaikan pendapat.

Beberapa hari lalu, demonstrasi yang dipicu oleh ketidakpuasan sosial berujung pada kerusuhan luas, menelan korban jiwa dan merusak infrastruktur vital termasuk fasilitas umum dan transportasi.

Wakil Panglima TNI, Jenderal Tandyo, menegaskan bahwa TNI beroperasi sebagai bantuan Polri dan tunduk pada konstitusi, membantah adanya 'cipta kondisi' dalam unjuk rasa terkini.