Pembayaran Klaim BPJS Telat, Asosiasi Rumah Sakit Swasta Adukan ke DPR

Penulis: Happy Fajrian

7/11/2019, 16.43 WIB

Bahkan ada rumah sakit swasta yang belum mendapatkan pembayaran klaim BPJS.

bpjs kesehatan, rumah sakit swasta, pembayaran klaim terlambat
ANTARA FOTO/Risky Andrianto
Ilustrasi BPJS Kesehatan. Asosiasi rumah sakit swasta mengadukan keterlambatan pembayaran klaim BPJS Kesehatan kepada DPR.

Asosiasi Rumah Sakit Swasta indonesia (ARSSI) mengadukan keterlambatan pembayaran klaim dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kepada Komisi IX DPR RI.

Wakil Ketua ARSSI Noor Arida Sofiana mengatakan bahwa keterlambatan pembayaran tersebut menyebabkan gangguan terhadap operasional rumah sakit.

"Pembayaran klaim BPJS Kesehatan ke rumah sakit sering terlambat akhir-akhir ini, bahkan ada yang belum dibayar sehingga mengganggu dan menjadi kendala bagi rumah sakit," kata Noor dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR di Jakarta, Kamis (7/11).

Dia menambahkan, untuk menutup aliran dana yang seharusnya didapat dari klaim BPJS Kesehatan, beberapa rumah sakit swasta terpaksa berutang kepada bank. “Masalahnya, utang di bank bila sudah jatuh tempo bunganya diperhitungkan per hari,” ujarnya.

(Baca: Iuran BPJS Naik, Pengelola Rumah Sakit Khawatir Pelayanan Terganggu)

Noor mengatakan pada dasarnya rumah sakit swasta mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sebanyak 73% anggota ARSSI ikut berkontribusi dalam program JKN dan menjadi bagian yang integral.

Dia juga mengeluhkan klasifikasi rumah sakit swasta yang hanya masuk tipe C dan D. Klasifikasi ini mendapatkan pembayaran klaim yang lebih rendah daripada fasilitas kesehatan tipe A dan B. “Padahal layanan kesehatan yang diberikan sama," keluh Noor.

Selain itu, dia melanjutkan, rumah sakit swasta juga masih dihadapkan pada kebijakan pajak obat dan alat kesehatan yang cukup tinggi karena dianggap sebagai barang mewah.

“Saya berharap pemerintah bisa mengambil kebijakan menurunkan pajak obat dan alat kesehatan. Di negara lain tidak ada pajak obat atau alat kesehatan. Kalau pun ada sangat minimal," ujarnya.

(Baca: Iuran Naik dan Kecenderungan Peserta BPJS Kesehatan Turun Kelas)

Reporter: Antara

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan