DPR: Berita Dewan Perwakilan Rakyat Terkini - Kabar Hari Ini

Komisi XI DPR dan OJK gelar rapat tertutup soal Dana Syariah Indonesia pada Rabu (19/11). DPR meminta OJK melapor secara berkala soal kasus ini

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mengulas RUU Penyesuaian Pidana yang termasuk dalam Prolegnas 2025-2029, mengandung sembilan pasal dan perintah aturan KUHP baru

Mahasiswa menggugat Pasal 239 dari UU MD3 ke MK, mempermasalahkan ketiadaan mekanisme pemberhentian anggota DPR oleh rakyat dan eksklusivitas kekuasaan partai politik.

Pengesahan RKUHAP menjadi UU menandai babak baru dalam reformasi hukum acara pidana Indonesia. Simak kata pengamat.

Badan Anggaran (Banggar) DPR mendorong percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) agar memberikan dampak ekonomi kepada daerah.

Menteri Hukum Supratman menyatakan setelah pengesahan KUHAP, RUU Perampasan Aset akan disusun, menunggu diterbitkannya peraturan pemerintah pelaksana KUHAP.

UU KUHAP baru disahkan oleh DPR, efektif dari 2 Januari 2026 bersama KUHP baru, substansinya masih menimbulkan polemik

DPR mengesahkan RUU tentang Perubahan atas UU Hukum Acara Pidana yang membahas kewenangan aparat dan hak-hak tersangka.

DPR resmi mengesahkan revisi Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menjadi undang-undang pada Selasa (18/11).

Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Habiburokhman menyatakan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) sebagian besar merupak

DPR akan mengesahkan RUU KUHAP menjadi UU dalam Rapat Paripurna, Selasa (18/11), meski ada laporan ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR terkait dugaan pelanggaran hukum dalam penyusunan.

Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad, meminta maaf atas pernyataannya yang menyepelekan peran ahli gizi dalam program MBG, menyusul reaksi publik dan diskusi dengan Persagi.

Pembahasan RUU KUHAP di DPR RI akan berlanjut ke tingkat II meskipun ada laporan pelanggaran hukum ke Mahkamah Kehormatan Dewan.

Aliansi Masyarakat Pemantau Konstitusi melaporkan hakim MK Arsul Sani terkait dugaan ijazah palsu, meminta MKD DPR untuk mendalami uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi III DPR.

DPR bersama pemerintah setuju membawa RUU KUHAP ke rapat paripurna untuk dibahas dan disahkan, menandai usulan legislatif penting dalam sistem hukum Indonesia.