DPR: Berita Dewan Perwakilan Rakyat Terkini - Kabar Hari Ini

DPR minta pemerintah evaluasi kebijakan potongan komisi ojol 8% karena dinilai belum berdampak langsung pada peningkatan pendapatan bersih pengemudi.

Proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset kembali menjadi sorotan di parlemen.

Alex menilai diksi ‘Terorisme Ekologi’ yang digunakan Prabowo harus diikuti aksi nyata dan konkret.

Kemenkum HAM dan DPR menggodok Revisi UU Kewarganegaraan untuk menjawab tiga masalah utama WNI terkait status di luar negeri, pernikahan, dan keturunan.

Data yang terintegrasi lintas kementerian harus diarahkan untuk menyasar wajib pajak besar di sektor pertambangan, perkebunan, ekspor-impor, dan industri manufaktur.

DPR akan membahas Revisi UU Sisdiknas untuk mengatur dan memberikan dasar hukum yang jelas mengenai mekanisme penyetaraan ijazah pendidikan luar negeri.

Mahkamah Konstitusi membuka peluang bagi DPR untuk mempertimbangkan proses impeachment terhadap Wakil Presiden Gibran usai temuan soal syarat pendidikan.

Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong menyatakan pihaknya akan mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi yang salah satunya mempertimbangkan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Anggota DPR minta Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatan wakil presiden setelah Mahkamah Konstitusi membuktikan ia tak punya ijazah SMA sesuai syarat UU.

Anggota DPR mensinyalir potensi pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka usai putusan Mahkamah Konstitusi, dengan dugaan pelanggaran hukum sebagai dasar pemberhentian.

DPR RI melalui Badan Legislasi telah menyepakati pembahasan RUU Satu Data Indonesia yang terdiri dari 20 bab dan 141 pasal untuk integrasi data nasional.

RUU Ketenagakerjaan akan disahkan besok setelah pembahasan alot, dengan isu krusial seperti masa berlaku PKWT dan alih daya yang menjadi perhatian buruh, pengusaha, dan pemerintah.

Komisi IX DPR memastikan perlindungan ojol menjadi bagian dari RUU Pelindungan Ketenagakerjaan, sekaligus menampung aspirasi pengemudi yang ingin tetap menjadi mitra demi fleksibilitas kerja.

MUI menyatakan haram penggunaan alat bantu seksual untuk warga binaan di lapas. Hal ini menanggapi usulan dari Ketua Komisi XIII DPR RI.

Anggota Komisi III DPR Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengungkap sejumlah PR Kapolri baru Suyudi Ario Seto, termasuk reformasi Polri.