DPR: Berita Dewan Perwakilan Rakyat Terkini - Kabar Hari Ini: Profil 14 Calon Komisioner Komnas HAM yang Diuji DPR Hari Ini

Anggota Komisi VII DPR RI, Nasyirul Falah Amru menegaskan, penggunaan kompor listrik pada tahun ini masih dalam tahap uji coba dan sosialisasi.

Pemerintah menambah belanja Kementerian/Lembaga (K/L) pada tahun depan sebesar Rp 7,6 triliun dari alokasi awal. DPR menjadi salah satu K/L yang mendapatkan tambahan anggaran.

Pembentukan Dewan Kolonel untuk dongkrak nama Puan Maharani ini diusulkan oleh anggota DPR Fraksi PDIP Johan Budi.

Anggaran belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) di postur sementara APBN 2023 akan meningkat Rp 7,6 triliun menjadi Rp 1.000,77 triliun. Pendapatan ditarget Rp 2.463 triliun, naik Rp 19,4 triliun.

Tokopedia pernah mengalami kebocoran data pengguna. Begitu juga BUMN seperti PLN. Dengan disahkannya UU Pelindungan Data Pribadi, mereka wajib memberitahu konsumen jika terjadi data bocor.

DPR mengesahkan UU Pelindungan Data Pribadi hari ini. Setelah ini, Presiden Jokowi akan membentuk lembaga khusus. Apa tugasnya?

DPR resmi mengesahkan UU Pelindungan Data Pribadi hari ini (20/9). Di dalamnya memuat hak masyarakat sebagai subjek data, dan cara melaporkan pelanggaran aturan perlindungan data.

DPR resmi mengesahkan UU Pelindungan Data Pribadi dalam rapat paripurna hari ini. Apa saja yang diatur di dalamnya?

UU Pelindungan Data Pribadi akan disahkan oleh DPR hari ini. Regulasi ini memuat sanksi bagi bjorka maupun perusahaan. Bagaimana dengan kementerian jika data bocor?

DPR sedang memilih satu dari sembilan kandidat calon anggota BPK yang bakal menggantikan Harry Azhar Azis.

Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon menjalani sidang di Mahkamah Kehormatan DPR akibat laporan terkait pernyataannya yang menyebut TNI sebagai gerombolan.

Effendi Simbolon diadukan dua pihak atas pernyataannya soal gerombolan TNI.

Kelompok rumah tangga miskin rencananya akan didorong untuk naik dari golongan listrik 450 VA ke 900 VA.

Effendi telah memohon maaf langsung kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Namun permohonan serupa belum direspons KSAD Jenderal Dudung Abdurrachman.

Banggar sepakat untuk mendorong agar pemerintah menghapus golongan listrik 450 VA dan menaikkan daya listrik rumah tangga miskin menjadi 900 VA.