DPR: Berita Dewan Perwakilan Rakyat Terkini - Kabar Hari Ini

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad meminta agar Bursa Efek Indonesia (BEI) menciptakan regulasi-regulasi yang bisa meyakinkan dan membuat para investor lokal merasa nyaman.

Ketua Badan Legislasi DPR Bob Hasan menilai revisi terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) belum dibutuhkan.

DPR menyoroti anjloknya nilai tukar rupiah yang berada di level terlemahnya terhadap dolar AS sepanjang sejarah, mendekati 17.700 per dolar AS pada Senin (18/8).

Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menyoroti perhitungan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim.

KNKT menyatakan proses investigas kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur masih dalam proses.

DPR menyoroti Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi yang absen dalam rapat kerja bersama Komisi V di DPR RI pada Rabu (13/5), pada pembahasan kecelakaan kereta api di Bekasi Timur.

Pembahasan di DPR akan memetakan titik-titik perlintasan sebidang yang paling rawan dan mendesak untuk ditangani melalui pembangunan flyover, underpass, maupun peningkatan fasilitas keselamatan.

Pengacara Nadiem Makarim, Ari Yusuf Amir, mempertanyakan independensi hakim yang menangani kasus Chromebook.

DPR mengesahkan RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) menjadi Undang-Undang (UU) dalam rapat paripurna ke-17 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026.

Pencabutan izin pemanfaatan hutan terhadap 22 perusahaan di Sumatra dilakukan pasca-banjir dan longsor besar.

BNN mengusulkan kepada DPR agar peredaran rokok elektronik berbasis cairan atau vape dilarang di dalam negeri. Sebab, sekitar 10% dari sampel vape di dalam negeri mengandung narkotika.

Komisi I DPR akan menggelar rapat dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin untuk membahas gugurnya tiga prajurit TNI dan kasus penyiraman air keras.

Komisi III DPR mengatakan tidak menekan majelis hakim Pengadilan Negeri Medan dalam memvonis bebas Amsal Christy Sitepu hari ini, Rabu (1/4).

Komisi III DPR belum dilibatkan dalam penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Tindak Pidana Ekonomi.

Komisi III DPR meminta majelis hakim Pengadilan Negeri Medan mempertimbangkan putusan bebas atau terringan untuk Amsal Christy Sitepu dalam kasus korupsi proyek video profil desa.