DPR: Berita Dewan Perwakilan Rakyat Terkini - Kabar Hari Ini

Undang-Undang TNI yang disahkan oleh DPR pada Kamis (20/3) menimbulkan gelombang penolakan oleh masyarakat di sejumlah daerah karena dinilai dapat mengembalikan dwifungsi TNI seperti di era Orde Baru

Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mendukung usulan Kementerian HAM untuk penghapusan SKCK, menganggapnya tak lagi relevan dan membebankan pelamar kerja.

Mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil akan demonstrasi penolakan UU TNI di DPR pada 27 Maret, polisi melibatkan 1.824 personil keamanan untuk menjaga ketertiban.

Puan Maharani, Ketua DPR, menegaskan belum menerima Surpres terkait RUU Polri dan menjelaskan bahwa hanya RUU KUHAP yang sedang diproses

Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mendesak aparat penegak hukum untuk segera menetapkan tersangka dalam kasus penembakan yang menewaskan tiga polisi di Way Kanan, Lampung.

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang membidangi masalah hukum, Abdullah, meminta kepolisian menangkap preman berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas) yang meminta THR

Mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR, Kamis (20/3) menolak pengesahan RUU TNI yang dinilai dapat mengembalikan dwifungsi TNI seperti di era Orde Baru.

Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengatakan perlu perbaikan tata kelola sampah, di antaranya dengan merevisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Sejumlah lembaga pro demokrasi berencana mengajukan gugatan terhadap UU TNI ke MK yang sudah disahkan oleh DPR pada Kamis (20/3).

Pedemo yang sebagian berasal dari kalangan universitas menganggap UU TNI ini bermasalah.

Dewan Perwakilan rakyat (DPR) mengesahkan revisi undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau UU TNI dalam forum rapat paripurna pada Kamis (20/3).

DPR mengesahkan RUU tentang TNI, tetapi FoINI mendesak MKD untuk memecat anggota DPR dari Panja karena melanggar tata tertib waktu rapat

DPR mengesahkan revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, memperluas jumlah pos sipil yang bisa diisi oleh prajurit aktif hingga total 16 pos di 14 kementerian/lembaga.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan RUU TNI akan disahkan dalam Rapat Paripurna, meskipun diwarnai demonstrasi penolakan di depan gedung DPR.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan sikap DPR yang melanjutkan pembahasan UU TNI di tengah kritik yang terus muncul.