DPR: Berita Dewan Perwakilan Rakyat Terkini - Kabar Hari Ini

Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR memilih Friderica Widyasari Dewi menjadi Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2026–203.

Dewan Perwakilan Rakyat akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap calon komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Rabu (11/3).

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani mengatakan DPR akan membahas isu perlindungan data masyarakat dalam perjanjian transfer data antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan proses ratifikasi Perjanjian Dagang ATR dengan AS belum pasti rampung tahun ini karena DPR masih menunggu dokumen final dari pemerintah untuk diverifikasi.

DPR akan memilih lima dari sepuluh calon Komisioner OJK dalam proses fit and proper test untuk memberikan kepastian bagi pelaku pasar keuangan.

Komisi III DPR Habiburokhman mendorong Polisi Daerah Jawa Tengah untuk menahan Ketua Koperasi Bahana Lintas Nusantara Nicholas Nyoto Prasetyo

Badan Legislasi DPR ungkap pasal perselisihan kerja masih jadi tantangan dalam RUU PPRT, yang bertujuan menaikkan martabat pekerja rumah tangga lewat hubungan hukum yang jelas.

Jala PRT mendorong RUU PPRT segera disahkan tahun ini setelah pembahasan selama 22 tahun, dengan target DPR menjadi inisiator pada April 2026.

Dua anggota Komisi III DPR RI menyoroti tuntutan hukuman mati terhadap ABK Fandi Ramadhan dalam kasus penyelundupan sabu hampir dua ton di perairan Kepulauan Riau.

Jaksa penuntut umum Muhammad Harfian secara tersirat mengatakan masyarakat dan DPR RI mengintervensi kasus ABK Fandi Ramadhan yang dituntut hukuman mati karena menyelundupkan dua ton sabu.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan Presiden Prabowo Subianto akan meminta pendapat dari berbagai pihak mengenai rencana impor kendaraan tersebut.

Mahkamah Kehormatan Dewan DPR memutuskan pencalonan mantan Wakil Ketua DPR Adies Kadir sebagai Hakim Konstitusi tidak melanggar etik.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan perwakilan serikat buruh, DPR mengatakan tidak akan mengubah Pasal 8 ayat (1) yang menjelaskan kedudukan Polri di bawah presiden.

DPR membentuk Panja RUU P2SK yang terdiri atas perwakilan delapan fraksi dengan total 30 anggota, dipimpin oleh Muhammad Hekal dari Fraksi Partai Gerindra.

Adies Kadir ditetapkan Presiden Prabowo sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi, namun pengangkatannya dipertanyakan Mahfud MD karena berbeda dengan calon yang ditetapkan DPR.