Delta Djakarta Khawatir RUU Larangan Minol Ganggu Kelangsungan Usaha
Produsen bir terpukul akibat pembatasan operasional hotel, restoran, cafe bahkan di hiburan malam selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Respons Negatif Pengusaha Terhadap RUU Larangan Minuman Beralkohol
RUU ini diajukan 21 anggota DPR dari Fraksi PPP, PKS, dan Gerindra. Pendapat dewan terbelah menghadapi usulan larangan minol.
Setumpuk Pekerjaan Rumah Menanti Anggota Baru Dewan Energi Nasional
DPR telah memilih delapan anggota baru Dewan Energi Nasional atau DEN. Berbagai persoalan terkait kebijakan transisi energi perlu segera diselesaikan.
Kontroversi Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol
Ketentuan penggunaan alkohol sudah diatur dalam RKUHP dan Peraturan Menteri Perdagangan. Larangan ini dinilai dapat memberi dampak negatif untuk peradilan pidana.
Hari Ini DPR Akan Tetapkan 8 Anggota Dewan Energi Nasional
Sebanyak 16 calon anggota Dewan Energi Nasional atau DEN periode 2020 hingga 2025 telah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR.
Pesimisme Dua Partai atas Legislative Review UU Cipta Kerja
Partai Demokrat dan PKS pesimis legislative review bisa lolos karena DPR dikuasai koalisi pendukung pemerintah.
Upaya Menghadang UU Ciptaker, Perppu hingga Legislative Review DPR
Buruh mengajukan legislative review ke DPR sebagai bentuk penolakan UU Cipta Kerja. Berpotensi tak dikabulkan karena dominasi pendukung pemerintah di parlemen.
Menguatnya Oligarki dari UU Cipta Kerja
Pertalian kepentingan pejabat dan konglomerat makin erat. Omnibus law memperparah konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang.
Jalan Panjang Lobi Omnibus Law
Sebagian anggota DPR kaget menerima informasi percepatan pengesahan Omnibus Law.
Akhiri Simpang Siur, DPR Sebut UU Cipta Kerja Berisi 812 Halaman
UU Cipta Kerja secara resmi akan diserahkan DPR ke Presiden Joko Widodo pada Rabu (14/10).
Spotlight
Lubang-lubang Hukum Penyusunan Omnibus Law UU Cipta Kerja
Pembahasan RUU ini dikebut dalam kurun enam bulan selama pandemi. Draft sebelumnya mengandung beberapa kesalahan ketik dan penambahan kalimat. Keterlibatan masyarakat juga dipertanyakan.
Argumen Sekjen DPR Tak Bagikan Draf RUU Cipta Kerja Saat Paripurna
Saat ini proses draf UU Cipta Kerja masih dirapikan. Setelah rampung akan diserahkan ke presiden agar diundangkan kemudian disampaikan ke publik.
Situs DPR Sempat Eror dan Muncul ‘Dewan Pengkhianat Rakyat’
Situs resmi DPR sempat eror dan muncul tulisan 'Dewan Penghianat Rakyat'. DPR mengatakan, ada upaya peretasan.
Foto: Aksi Para Penolak Omnibus Law
Demonstrasi buruh, mahasiswa, dan masyarakat sipil terjadi di sejumlah kota besar kemarin. Mereka menolak Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja.
Bahaya Pasal-Pasal Omnibus Law UU Ciptaker yang Ancam Lingkungan Hidup
Beberapa pasal dalam Omnibus Law Cita Kerja berpotensi merusak iklim investasi Indonesia karena tidak berpihak pada isu lingkungan.
