DPR Minta Pemerintah Bentuk Lembaga Perlindungan Data Pribadi
Komisi I menargetkan, pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi selesai pada pekan kedua November.
Diwarnai Banyak Penolakan, Pembahasan RUU Omnibus Law Masuk ke Bab III
Protes tak menyurutkan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja oleh DPR dan pemerintah. DPR menyebut pembahasan telah sampai di Bab III.
DPR dan Pemerintah Sepakat Bentuk Panja RUU Bea Materai
Pemerintah dan DPR antara lain berencana menaikkan tarif bea materai menjadi Rp 10 ribu dalam rancangan undang-undang yang akan dibahas.
DPR & Buruh Bentuk Tim Perumus, Pasal Omnibus Law Masih Banyak Masalah
Sejumlah organisasi buruh mendukung DPR untuk menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Tim Perumus terbentuk, menandingi tim tripartit buatan pemerintah.
Tolak RUU Omnibus Law, Buruh Bakal Gelar Demo 25 Agustus
Aksi unjuk rasa menolak RUU Omnibus Law akan digelar serentak di beberapa provinsi.
Di Depan Jokowi, Ketua DPR Puan Meminta UU Era Kolonial Segera Diganti
Pemerintah bersama dewan sedang menyusun omnibus law untuk merombak 1.244 pasal dari 79 Undang-Undang.
Daftar Penerima Bintang Mahaputera yang Tersandung Kasus Hukum
Fahri Hamzah dan Fadli Zon akan mendapatkan Bintang Mahaputera Nararya sebagai tanda jasa usai menjalankan tugas sebagai wakil ketua DPR 2014-2019.
DPR Sebut Baru 100 Kabupaten/Kota yang Mutakhirkan Data Bansos
DPR menyebut masih minimnya daerah yang memutakhirkan data kemiskinan membuat masih banyak penyaluran bansos yang belum tepat sasaran.
BC DIY: Program Kawasan Industri Hasil Tembakau Direspon Positif
Padmoyo Tri Wikanto membahas berbagai isu terkini kepabeanan dan cukai bersama salah seorang anggota Komisi XI DPR RI, Musthofa.
Klaster Tenaga Kerja di Omnibus Law Akan Dibahas Paling Akhir oleh DPR
Tim Tripartit RUU Ciptaker telah rampung membahas kluster ketenagakerjaan. Namun buruh menolak RUU ini dibahas lebih lanjut.
Spotlight
Bantah Pro Korporasi, DPR Beberkan Alasan Sahkan UU Minerba
DPR menyebut pengesahan UU Minerba dapat memberi kepastian perpanjangan kontrak perusahaan batu bara sehingga mencegah PHK pada saat pandemi corona.
DPR Nilai Pilkada Serentak di Tengah Pandemi Tidak Wajib Dilakukan
DPR meminta Kementerian Dalam Negeri dan KPU menyisir daerah-daerah yang belum siap menyelenggarakan Pilkada 2020.
Pemerintah Usulkan RUU BPIP Setelah Polemik RUU HIP, Apa Bedanya?
Pemerintah menolak pembahasan RUU HIP yang diusulkan DPR dan ganti mengajukan RUU BPIP seperti keinginan Presiden Jokowi.
DPR Setuju Pemerintah Kucurkan Rp 151 Triliun untuk BUMN Lewat 3 Skema
Dana Rp 151 triliun akan dikucurkan dalam bentuk PMN, pembayaran utang negara kepada BUMN, dan dana talangan pemerintah.
DPR Hanya Restui Penyertaan Modal untuk BUMN yang 100% Dimiliki Negara
Ada tiga BUMN yang 100% milik negara akan mendapat PMN, bukan dana talangan yang direncanakan sebelumnya.
