DPR: Berita Dewan Perwakilan Rakyat Terkini - Kabar Hari Ini

Komisi I DPR akan menggelar rapat dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin untuk membahas gugurnya tiga prajurit TNI dan kasus penyiraman air keras.

Komisi III DPR mengatakan tidak menekan majelis hakim Pengadilan Negeri Medan dalam memvonis bebas Amsal Christy Sitepu hari ini, Rabu (1/4).

Komisi III DPR belum dilibatkan dalam penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Tindak Pidana Ekonomi.

Komisi III DPR meminta majelis hakim Pengadilan Negeri Medan mempertimbangkan putusan bebas atau terringan untuk Amsal Christy Sitepu dalam kasus korupsi proyek video profil desa.

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengatakan pelanggaran perusahaan dalam pembayaran tunjangan hari raya (THR) bagi pegawainya sudah harus mulai dipertimbangkan sebagai pelanggaran pidana.

Komisi III DPR RI sepakat membentuk panitia kerja (panja) untuk mengawal kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Andrie Yunus.

Komisi III DPR mendesak Polri untuk mengusut tuntas kasus Andrie Yunus secara cepat dan profesional serta menangkap semua pelaku yang terlibat dalam aksi penyiraman air keras.

Prinsip Politik Luar Negeri bebas-aktif Indonesia harus dijaga melalui mekanisme pengawasan yang kuat oleh DPR, bukan sekadar slogan, terutama menyikapi kebijakan terkini.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mendorong agar pemerintah tetap menyelenggarakan ibadah haji tahun ini.

Puan Maharani mengatakan semua partai politik telah memulai pembicaraan terkait Revisi Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Badan Anggaran DPR menilai program prioritas Prabowo yang anggarannya bisa dialihkan dengan skema tahun jamak adalah Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)

Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menilai pemerintah tidak perlu melakukan reaksi cepat terhadap lonjakan harga minyak mentah akibat perang di Timur Tengah.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sufmi Dasco Ahmad menargetkan penerbitan lima undang-undang pada tahun ini.

Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR memilih Friderica Widyasari Dewi menjadi Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2026–203.

Dewan Perwakilan Rakyat akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap calon komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Rabu (11/3).