DPR: Berita Dewan Perwakilan Rakyat Terkini - Kabar Hari Ini

Revisi UU Kepolisian resmi disahkan DPR setelah pembahasan intensif Panja RUU Polri selama dua pekan yang melibatkan ratusan masukan dan 12 RDPU.

DPR menyetujui klausul penugasan polisi aktif di jabatan sipil luar Polri, seperti BIN, yang akan diatur dalam Revisi UU Kepolisian dan Peraturan Pemerintah.

Selain penguatan evaluasi kelembagaan, revisi UU P2SK turut memperluas mandat BI untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan penciptaan lapangan kerja.

Pemerintah menyerahkan 112 Daftar Inventarisasi Masalah untuk Revisi UU Kepolisian, dengan fokus pembahasan pada 40 DIM dan target pengesahan tahun ini.

Pembahasan RUU Perubahan UU P2SK dilakukan DPR sejak 4 Februari 2026 hingga selesai dirumuskan pada 2-3 Juni 2026.

Pemerintah dan DPR sepakat membawa Revisi UU P2SK ke Sidang Paripurna DPR pada Kamis (4/6).

DPR setujui pengambilalihan pembahasan Revisi UU Kepolisian oleh Komisi III, menyusul rekomendasi reformasi dan permintaan MK untuk penegasan aturan penempatan anggota Polri.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan setidaknya ada dua alasan untuk menyampaikan secara langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal atau KEM-PPKF 2027.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sufmi Dasco Ahmad membiarkan Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato di DPR, Rabu (20/5).

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad meminta agar Bursa Efek Indonesia (BEI) menciptakan regulasi-regulasi yang bisa meyakinkan dan membuat para investor lokal merasa nyaman.

Ketua Badan Legislasi DPR Bob Hasan menilai revisi terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) belum dibutuhkan.

DPR menyoroti anjloknya nilai tukar rupiah yang berada di level terlemahnya terhadap dolar AS sepanjang sejarah, mendekati 17.700 per dolar AS pada Senin (18/8).

Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menyoroti perhitungan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim.

KNKT menyatakan proses investigas kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur masih dalam proses.

DPR menyoroti Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi yang absen dalam rapat kerja bersama Komisi V di DPR RI pada Rabu (13/5), pada pembahasan kecelakaan kereta api di Bekasi Timur.