DPR Ngotot Minta Pemerintah Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
Oleh Agatha Olivia Victoria, 12 Desember 2019
DPR beralasan penyebab defisit BPJS Kesehatan bukan semata-mata penghitungan aktuaria.
DPR: Berita Dewan Perwakilan Rakyat Terkini - Kabar Hari Ini
DPR
-
Cadangan Beras Menumpuk, DPR Minta BPNT Ditangani Bulog
Dalam program BPNT Bulog harus bersaing dengan pemasok beras swasta sehingga realisasi penyaluran BPNT oleh Bulog rendah.
-
DPR Bakal Panggil Pertamina dan Chevron Terkait Transisi Blok Rokan
Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan transisi Blok Rokan terhambat karena Chevron tidak mau memberikan data kepada Pertamina.
- Pertambangan
7 Kontrak akan Segera Habis, DPR Kebut Revisi UU Minerba
- Makro
Pemerintah Serahkan RUU Omnibus Law ke DPR Pekan Depan
-
2 Des 2019
BisnisEmpat Tahun Absen, Menteri BUMN Akhirnya Hadiri Rapat di Gedung DPR Kehadiran Eric Thohir menjadi momen spesial, karena untuk pertama kalinya Menteri BUMN hadir dalam rapat di DPR, setelah absen dalam empat tahun terakhir.
-
1 Des 2019
NasionalKomisi IX DPR Nilai Anggaran Kesehatan Belum Berpihak ke Rakyat Komisi IX menilai kenaikan anggaran kesehatan bisa dipakai untuk program preventif pencegahan penyakit sehingga defisit BPJS Kesehatan pun berkurang.
-
28 Nov 2019
PertambanganMenteri ESDM dan DPR Sepakat Lanjutkan Pembahasan RUU Minerba Kementerian ESDM dan DPR sepakat membentuk panitia kerja (panja) RUU Minerba
-
-
25 Nov 2019
PerdaganganAsosiasi Menolak Aturan Petani Sawit Harus Bersertifikasi ISPO Asosiasi petani menilai penerapan sertifikasi ISPO masih menghadapi banyak kendala seperti legalitas lahan dan sistem budidaya yang tidak jelas.
-
20 Nov 2019
MaritimDPR Minta Menteri Edhy Penuhi 151 Jabatan Kosong KKP Warisan Susi Menteri Edhy bakal mengisi 151 jabatan yang kosong di KKP.
-
19 Nov 2019
NasionalDPR Ingatkan BPJS Ketenagakerjaan Soal Potensi PHK dan Besaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan mengkaji kemungkinan naiknya iuran jaminan pensiun sesuai aturan yang ada
-
18 Nov 2019
NasionalPraktisi Hukum Minta Pembahasan RKUHP Libatkan Publik & Transparan Penyusunan RKUHP model pertimbangan dan transparansi tak hanya melibatkan ahli hukum pembuat peraturan perundang-undangan, tetapi juga masyarakat.
