DPR: Berita Dewan Perwakilan Rakyat Terkini - Kabar Hari Ini

Seleksi calon Wakil Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kini memasuki babak baru. Dua nama calon Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS periode 2025-2030 sudah di meja DPR.

Presiden Prabowo mengusulkan dua nama calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, yang akan dibahas oleh Komisi XI DPR dalam sidang mendatang.

DPR memberikan pandangan beragam mengenai target pertumbuhan ekonomi 4,7% untuk tahun 2026 yang dipaparkan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mereka menilai dari pesimis hingga realistis.

KPK memanggil pegawai legal Bank Indonesia dalam penyidikan kasus korupsi dana CSR. Penggeledahan dilakukan di beberapa lokasi, termasuk Kantor OJK dan rumah anggota DPR.

PT Garuda Indonesia mengusulkan agar tarif batas atas (TBA) tiket pesawat direvisi.

BGN desak penambahan anggaran untuk BPOM dengan tujuan mengoptimalkan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis melalui inspeksi terhadap SPPG.

Ketua Komisi V DPR, Lasarus, mengatakan pihaknya akan mulai membahas Undang-Undang khusus tentang Angkutan Daring, untuk mengakomodasi permasalahan ojol.

Sejumlah perwakilan taksi online dan ojek online berkeluh kesah mengenai potongan yang harus diberikan ke aplikator.

DPR berinisiatif untuk membahas RUU Transportasi Online. Pembahasan pertama akan menyerap aspirasi dari pengemudi ojek online atau ojol.

DPR menekankan pentingnya penerapan prinsip ESG sebagai syarat utama dalam investasi dan operasional industri pertambangan untuk masa depan yang berkelanjutan.

Mahkamah Konstitusi sedang mengadili gugatan UU TNI, dengan tuntutan agar DPR dan Presiden Prabowo Subianto membayar denda miliaran rupiah

Komisi XI DPR merekomendasikan revisi UU PNBP. Ekonom memberikan sejumlah catatan.

Kemendagri dengan dukungan DPR akan mencabut legalitas ormas yang terlibat dalam aksi premanisme, bertujuan mengembalikan fungsi asli ormas dan memastikan keamanan masyarakat dan pengusaha.

Revisi UU PNBP dinilai perlu karena dividen BUMN kini tidak lagi masuk negara, melainkan Danantara.

Grab dan Maxim mengatakan sudah mengikuti regulasi terkait potongan atau komisi yang dibebankan kepada driver ojol. Namun DPR mencatat komisi mencapai 30%.