RUU Pemilu akan dibahas secara terbatas dalam rapat pimpinan DPR dan Badan Musyawarah pekan depan lantaran Panitia Seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum akan terbentuk pada Oktober 20
Menurut DPR kebutuhan untuk memberikan ruang bagi diaspora juga muncul karena sebagian warga Indonesia yang lama tinggal di luar negeri memiliki potensi untuk menyumbangkan pemikirannya untuk RI.
DPR membahas 43 RUU termasuk RUU Perampasan Aset yang masih terbuka masukan publik, dengan target penyelesaian tahun ini untuk memperkuat pemberantasan korupsi.
DPR meminta penegak hukum menangani kasus temuan senjata di sekolah secara profesional dan transparan dengan tetap mengedepankan keselamatan peserta didik.
DPR mendorong pemerintah memperkuat otonomi daerah melalui kebijakan anggaran dan perubahan postur APBN, bukan hanya regulasi, untuk memberikan kewenangan lebih besar.
Wakil Ketua Komisi III DPR menyatakan tidak ada Surpres untuk mengganti Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dan menilai isu pergantian muncul karena masa jabatannya yang sudah lama.
Anggota Komisi XIII DPR Rieke Diah Pitaloka meminta aparat penegak hukum memperkuat kerja sama dengan Malaysia dalam mengusut dugaan fraud startup akuakultur eFishery.
Artikel menganalisis dinamika kritik publik dan mengingatkan momentum krusial penyusunan Anggaran RAPBN 2027 sebagai fokus utama untuk akuntabilitas negara.
DPR mempertimbangkan usulan transparansi biaya politik dalam Pilkada, menekankan pentingnya calon kepala daerah mengumumkan aliran dana kampanye kepada publik.