DPR Minta Dewan Komisioner OJK Mundur jika Pengawasan Lemah
Oleh Ihya Ulum Aldin, 22 Januari 2020
DPR menilai perlu ada lembaga yang memeriksa kinerja OJK. Jika terbukti ada pelanggaran, Dewan Komisioner OJK diminta mundur.
DPR: Berita Dewan Perwakilan Rakyat Terkini - Kabar Hari Ini
DPR
-
Jaksa Agung Buka Peluang Jerat Manajemen Investasi Terkait Jiwasraya
DPR meminta Kejaksaan Agung menelusuri perusahaan manajemen investasi terkait dugaan korupsi Asuransi Jiwasraya.
-
Gojek dan Grab Respons Rencana DPR Usut Pajak Mitra Driver Ojek Online
Asosiasi ojek online menilai Gojek dan Grab tidak transparan terkait pajak. Komisi V DPR pun berencana menelusuri pajak pengemudi ojek online.
- Keuangan
DPR Wacanakan Pembubaran, Ketua OJK Klaim Kinerja Profesional
- Nasional
Kejaksaan Tak Masalah DPR Ikut Usut Jiwasraya Lewat Panja
-
21 Jan 2020
DigitalDPR Akan Telusuri Pajak Pengemudi Ojek Online Gojek dan Grab Mitra pengemudi ojek online dipungut pajak 5-6%. Asosiasi menilai Gojek dan Grab tidak transparan soal pajak mitra.
-
21 Jan 2020
NasionalKomisi III Sebut Pembentukan Panja Jiwasraya Tak Akan Tumpang Tindih Pembentukan panja sejumlah komisi di DPR dinilai tak akan tumpang tindih karena masing-masing komisi memiliki tupoksi sesuai bidangnya.
-
21 Jan 2020
MakroDPR: Oknum OJK Terlibat Kasus Jiwasraya, Pengawasan Bisa Kembali ke BI DPR menilai pengawasan industri keuangan oleh OJK tidak maksimal sehingga bisa muncul kasus Jiwasraya.
-
-
21 Jan 2020
MakroKomisi XI DPR Bentuk Panja untuk Dalami Kasus Jiwasraya hingga Asabri Setelah terbentuk panja akan langsung fokus pada penyelesaian kasus Jiwasraya.
-
21 Jan 2020
NasionalTak Selesaikan Kasus Semanggi, DPR Kritik Kejaksaan Agung DPR menilai Kejaksaan Agung jalan di tempat dalam mengusut pelanggaran HAM di masa lalu.
-
20 Jan 2020
NasionalDPR Minta Kejagung Telusuri Keterlibatan Istana soal Kasus Jiwasraya Anggota DPR Fraksi Demokrat itu juga meminta Kejagung memeriksa Erick Thohir, Sri Mulyani dan OJK terkait kasus Asuransi Jiwasraya,
-
20 Jan 2020
MakroRapat Kisruh, DPR Tersinggung BPJS Kesehatan Tak Bisa Diintervensi DPR marah lantaran mendapat informasi bahwa BPJS Kesehatan tak bisa diintervensi oleh kementerian/lembaga, kecuali ada penugasan dari Presiden.
