Megawati Tak Akan Lindungi Kader PDIP yang Cari Keuntungan Pribadi
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengingatkan seluruh kadernya agar tak mengambil keuntungan pribadi dalam menjalankan tugas politiknya. Dia juga siap mendepak politisi partai banteng yang tidak taat instruksi tersebut.
Pernyataan tersebut disampaikan Megawati dalam pidato di Rakernas I sekaligus HUT PDIP ke-47 di JIExpo, Jakarta, Jumat (10/1). Dia memerintahkan kader PDIP bekerja serius untuk kepentingan bangsa.
“Saya tak akan melindungi kader yang tidak taat,” kata Megawati.
(Baca: Kasus Suap KPU, KPK Siap Panggil Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto)
Megawati lalu mencontohkan beberapa kader PDIP yang dianggap berprestasi seperti Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, serta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Mantan Presiden RI ini meminta anak buahnya mencontoh tokoh-tokoh yang telah disebut.
“Segera bergegas ikut teman-temannya yang (berhasil) membuat daerahnya unggul,” kata dia.
Megawati juga sempat bercerita PDIP merupakan partai yang telah banyak makan asam garam dalam perjalanan politiknya. Dia lalu menantang kader agar tak puas telah memenangkan Pemilihan Umum 2014 dan 2019.
“Sanggup enggak menang tiga kali, total kerahkan kemampuanmu,” ujarnya yang disambut riuh kader.
(Baca: Suap Pergantian Anggota DPR, Pimpinan KPU & Caleg PDIP Jadi Tersangka)
Pernyataan ini dilontarkan Megawati hanya selang dua hari munculnya kasus dugaan suap Komisioner Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan dan melibatkan politisi PDIP Harun Masiku. Keduanya saat ini telah dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) meski Harun belum menyerahkan diri.
Selain dua orang itu, KPK juga telah menetapkan dua orang yang diduga staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yakni Saeful (SAE), dan Doni (DON) sebagai tersangka. Komisi antirasuah juga membuka peluang pemeriksaan terhadap hasto.
“Kalau penyidik butuh keterangan, yang bersangkutan (Hasto) pasti dipanggil,” kata pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri, Jumat (10/9).
