BTN Terkendala Pendanaan hingga Lahan untuk Program Satu Juta Rumah

Penulis: Fariha Sulmaihati

Editor: Happy Fajrian

18/2/2020, 21.50 WIB

Pendanaan dan ketersediaan lahan yang murah menjadi kendala utama BTN dalam program satu juta rumah.

program satu juta rumah, btn, kendala lahan, pendanaan
ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Ilustrasi perumahan. Tanah dan pendanaan menjadi kendala utama BTN dalam membangun rumah untuk menyukseskan program satu juta rumah.

Pemerintah berhasil merealisasikan program satu juta rumah pada 2019, bahkan melampaui target hingga 1.250.000 unit. Adapun 735.000 rumah diantaranya dikontribusikan oleh Bank Tabungan Negara atau BTN, baik yang masih dalam konstruksi, maupun yang sudah disalurkan pembiayaannya.

Meski begitu, Direktur Utama BTN Pahala N. Mansury mengungkapkan bahwa pihaknya mengaku menemui sejumlah kendala saat membangun rumah program tersebut, salah satunya terkait pendanaan.

"Ada keterbatasan pemerintah dalam memberikan dukungan fiskal, sehingga ada gap sekitar 112 ribu unit rumah murah," kata Direktur Utama Bank BTN Pahala N. Mansury, di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (18/2).

Dia menjelaskan bahwa pemerintah hanya memberikan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi sebanyak 271.727 unit rumah. BTN memiliki stok rumah bersubsidi 158.857 unit. Sehingga masih ada sekitar 112.870 unit yang tidak mendapatkan subsidi.

(Baca: Direksi BTN Beberkan Penyebab Rasio Kredit Bermasalah Melonjak)

Meski demikian Pahala menyatakan bahwa BTN akan mencari ruang untuk mendapatkan kuota subsidi tambahan dari pemerintah, yakni dengan melakukan evaluasi kebijakan internal perusahaan. Sehingga kredit rumah bersubsidi tetap bisa disalurkan.

Selain masalah pendanaan, BTN juga menemui kendala dalam ketersediaan lahan untuk perumahan. Menurutnya, saat ini lahan-lahan untuk perumahan dengan lokasi yang strategis sudah semakin terbatas, ini menyebabkan rumah subsidi memiliki lokasi yang semakin jauh dari sentra kegiatan ekonomi.

Pahala menjelaskan, pemerintah tak memiliki regulasi yang mengatur secara khusus terkait harga tanah rumah sederhana untuk kepastian para pengembang. Padahal regulasi tersebut dapat mendukung suplai rumah sederhana atau bersubsidi bagi masyarakat.

Selain itu dari sisi perizinan, proses pengurusan sertifikat tanah membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya yang relatif mahal. "Tak hanya kendala bagi bank untuk melakukan pembiayaan kepada para pengembang, tapi juga pembiayaan kepada end user langsung dalam bentuk KPR," ujarnya.

(Baca: BTN Bidik Laba Kembali Capai Rp 3 T Tahun Ini Setelah Tergerus Drastis)

Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, BTN tak terlalu optimis dengan pertumbuhan KPR tahun ini, yakni targetnya hanya tumbuh sebesar 3%. Kendati demikian, BTN masih berharap penyaluran KPR secara keseluruhan dapat tumbuh 17% pada tahun ini. Bank pelat merah ini bakal berupaya menggenjot pertumbuhan KPR non-subsidi.

Salah satu langkah yang disiapkan yaitu membuat produk-produk KPR yang terjangkau bagi masyarakat menengah, terutama generasi milenial. Salah satunya produk KPR Gaess yang menawarkan KPR dengan jangka waktu pinjaman 30 tahun dengan harga rumah yang dapat dibiayai mulai dari Rp 150 - 300 juta.

Produk ini diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang memiliki pendapatan Rp 4 - 7 juta per bulan. "Meskipun di luar subsidi, tapi tenor cukup panjang. Kami harapkan bisa meningkatkan penyaluran KPR dari pada milenial," ujar Pahala, di Menara BTN, Jumat (7/2).

(Baca: Laba BTN Sepanjang 2019 Anjlok 92% Tergerus Kredit Macet)

Reporter: Fariha Sulmaihati

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan