Harga Masker Mahal, Regulasi Dagang dan Persaingan Tidak Sehat
Masalah kelangkaan dan tingginya harga masker di pasaran menimbulkan kecurigaan akan adanya kecurangan. Bagaimanapun, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) belum menemukan indikasi kecurangan pada produsen dan distributor skala besar.
Komisioner KPPU Guntur Saragih menyatakan, saat ini hanya ada 28 produsen, 55 distributor dan 22 importir masker yang terdaftar di Kementerian Kesehatan. KPPU telah memeriksa mereka dan mendapati bahwa di lever atas, masker masih dijual dengan harga standar.
"Kami lihat tidak ada kenaikan harga yang signifikan,” kata Guntur di Kantor KPPU, Jakarta Pusat, Selasa (3/3).
(Baca: Dunia Mulai Pulih dari Serangan Virus Corona)
Menurut dia, ada ancaman pidana dalam Undang-Undang nomor 5 tahun1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tak Sehat bagi produsen dan distributor yang menaikkan harga masker secara berlebih, terutama di tengah wabah Corona COVID-19. Bagaimanapun, Guntur mengakui bahwa regulasi ini tidak mengikat pengusaha kecil.
UU nomor 5 tahun 1999 melarang praktik monopoli, monopsoni dan persekongkolan antara pelaku usaha. Selain itu, regulasi ini juga melarang kesepakatan soal harga, pembagian wilayah, kartel, hingga penyalahgunaan posisi dominan.
Pasal penimbunan
Jika jerat UU nomor 5 tahun1999 terbatas pada pengusaha besar, lalu bagaimana apparat menindak pengusaha kecil yang nakal?
Dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan disebutkan, pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan.
Pelanggaran atas ketentuan tersebut diatur dalam pasal 107 yang berisi ancaman sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun, dan/atau pidana denda maksimal Rp 50 miliar.
