Kasus Covid-19 Makin Banyak, Luhut Kaji Larangan Mudik Lebaran
Penyebaran virus corona terus meluas di Indonesia. Hal itu membuat pemerintah mengkaji larangan mudik lebaran pada tahun ini.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan jika menjelang Idul Fitri kondisi akibat pandemi corona tak kunjung membaik, maka pemerintah akan mengambil langkah tegas.
"Kami memang tidak mau orang pergi dari Jakarta karena kami ingin semua tinggal di tempat. Bukan tidak mungkin pemerintah katakan tidak ada ada mudik," kata Luhut saat menggelar teleconference di Jakarta, Selasa (14/4) malam.
Lebih lanjut dia mengatakan pemerintah tidak ingin episentrum corona dari Jakarta berpindah ke wilayah lain. Biarpun begitu, pemerintah tak akan menerapkan karantina wilayah atau lockdown.
Dia pun mengatakan pemerintah terus berusaha menemukan skema yang tepat untuk menangani pandemi corona. "Keputusan pemerintah bukan tidak tegas, tapi tidak ada satu negara pun di dunia yang punya formula sama dalam menghadapi ini," kata dia.
(Baca: Bencana Nasional Corona, Pemerintah Buka Pintu Bantuan Internasional)
Di sisi lain, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) memperkirakan 1,3 juta orang yang tinggal di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) berpotensi mudik pada tahun ini. Pemerintah diminta segera membuat aturan yang melarang mudik agar daerah di luar Jabodetabek aman dari penularan corona.
MTI menghitung angka potensi mudik tahun ini berdasarkan jumlah 3,5 juta orang masyarakat Jabodetabek yang mudik per tahunnya. “Berdasarkan hasil rapat dengan Kementerian Perhubungan, sekitar 900.000 orang sudah mudik sisanya tinggal 2,6 juta yang belum pulang,” kata Ketua MTI Agus Taufik Mulyono dalam konferensi pers melalui video di Jakarta, beberapa waktu sebelumnya.
Agus mengatakan setengah dari 2,6 juta orang dari data tersebut berprofesi sebagai PNS, pegawai BUMN, BUMD. Presiden Joko Widodo pun telah melarang PNS dan pegawai BUMN atau BUMD mudik lebaran.
(Baca: Pemerintah Sebut Lebih dari 10 Ribu Orang di RI Berstatus PDP Corona)
