Sawah di Atas Lahan Gambut Dinilai Berisiko Tinggi Gagal Panen
Pemerintah akan membuka sawah baru di atas lahan gambut untuk menjamin ketersediaan pangan di tengah pandemi corona (Covid-19). Namun, Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai lahan sawah di bekas lahan gambut berisiko gagal panen.
"Jika dilakukan secara tergesa-gesa, proyek pencetakan lahan sawah baru yang memakan modal besar ini malah menimbulkan risiko gagal panen yang merugikan petani dan risiko kerusakan lingkungan yang lebih besar," kata Peneliti CIPS Felippa Ann Amanta, seperti dikutip dari siaran pers yang diterima Katadata, Selasa (5/5).
Menurutnya, pembukaan lahan sawah baru di lahan gambut akan membutuhkan waktu yang lama, mulai dari mengolah lahan hingga proses pertaniannya sendiri. Pengolahan lahan menjadi sawah, lanjut dia, sangat tergantung pada jenis dan karakteristik lahannya.
Dia pun menilai, hasil pembukaan lahan tersebut tidak bisa membantu kekurangan stok pangan yang terjadi saat ini, bahkan untuk bulan Ramadan hingga akhir tahun.
(Baca: Pemerintah Yakin Pembukaan Sawah Baru di Lahan Gambut Tak akan Gagal)
Felippa membahkan, pemerintah seharusnya memperkuat produksi pangan yang sudah ada dengan memberi fasilitas bagi petani, seperti teknologi, sarana prasarana, dan kemudahan kredit usaha. Selain itu, pemerintah perlu memaksimalkan stok pangan melalui penyerapan produksi domestik dan impor pangan.
Di sisi lain, dia menilai kelancaran distribusi dan logistik pangan perlu dijaga sehingga prodduk pangan bisa tersebar ke seluruh daerah di Indonesia.
Menurutnya, proyek pengembangan lahan gambut satu juta hektar di Kalimantan Tengah pada era Presiden Soeharto menunjukkan bahwa lahan gambut tidak cocok untuk padi. Saat itu, penanaman padi di lahan gambut mengalami gagal panen dan kerugian besar. Dia pun menilai lahan gambut lebih cocok untuk komoditas hortikultura, seperti nanas.
