Validasi Data Penerima Bansos, Menko PMK Minta Bantuan Tim Pendamping
Pemerintah tengah mengevaluasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai acuan data penerima bantuan sosial (bansos). Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta adanya tim pendamping dalam memverifikasi dan validasi data agar penyaluran bantuan lebih cepat dan tepat sasaran.
Hal tersebut dibahas dalam rapat koordinasi bersama Menteri Sosial (Mensos) dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Kamis (7/5). Rapat digelar untuk membahas program bansos, termasuk mengevaluasi pasca penyaluran bansos tahap pertama di DKI Jakarta.
(Baca: Sri Mulyani Ungkap Pemprov Jakarta Tak Punya Lagi Dana untuk Bansos)
Guna mempercepat proses penyaluran bansos, Muhadjir pun meminta agar verifikasi dan validasi data di lapangan agar turut melibatkan peran pendamping. Misalnya, pendamping Program Keluarga Harapn (PKH), pendamping desa, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan taruna siaga bencana (tagana).
"Validasi data ini lalu diserahkan kepada para pendamping dengan didampingi RT/RW,” kata Muhadjir dikutip dari keterangan pers, Jumat (8/5).
Menurutnya, pendamping tersebut diperlukan untuk memfinalisasi pemutakhiran DTKS sehingga menghasilkan satu basis data terbaru setelah pandemi corona. Data tersebut dapat dijadikan acuan untuk bantuan berikutnya.
Ia juga mengusulkan para pendamping tersebut dapat koordinasi dengan kementerian/lembaga di bawah lingkup Kemenko PMK seperti Kemensos, Kemendes PDTT, BKKBN, dan lainnya dalam rangka mempercepat pendataan menuju pemutakhiran DTKS.
"Saya pikir masalahnya di updating dan shortcut. Dengan melibatkan para pendamping, saya harap bisa mempercepat pemutakhiran DTKS," ujar Muhadjir.
(Baca: Jokowi Janjikan Seluruh Bansos Diterima Warga Pekan Ini)
Hasil pemutakhiran data tersebut nantinya diharapkan juga dapat dipakai untuk proses penyaluran bansos tunai dana desa yang saat ini tengah dipersiapkan oleh Kemendes PDTT dan Kemensos.
Dalam kesempatan tersebut, Muhadjir juga meminta Wagub DKI dan para kepala daerah untuk sinkronisasi data sehingga bansos presiden dapat tersalurkan dengan baik.
“Skema pembagiannya pun untuk bansos tunai ini agar benar-benar diperhatikan dan dirapikan kembali," katanya.
Sosiolog Imam B. Prasodjo menyebutkan pendaataan penerima bansos menjadi penting dalam masa pandemi virus corona. Sebab tanpa data yang tepat ia menilai pemerintah dapat menciptakan konflik.
"Kalau menimbulkan kelaparan dan ada pendataan yang kacau, maka pemerintah jadi common enemy (masyarakat)," kata Imam dalam Forum Diskusi Salemba, Jumat (1/5).
(Baca: Sri Mulyani Racik Skema Bantuan Usaha untuk Pedagang Bakso)
Selain itu, kata Imam, tanpa pendataan bansos yang baik bisa menimbulkan pertentangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dosen Antropologi FISIP UI itu mencontohkan, selama ini pembagian bansos dilakukan konvensional dengan menugaskan Ketua RW.
Padahal, Ketua RW bukan sebuah kepanitiaan, tapi figur tunggal. Bila Ketua RW tersebut terampil, maka dapat membentuk kepanitiaan pembagian bansos serta melakukan pendataan terkini.
Namun, masih banyak Ketua RW yang belum dipersiapkan untuk hal tersebut. Imam juga mengkawatirkan adanya RW yang tidak jujur. "Oleh karena itu, perlu ada cara alternatif dengan lembaga lokal agar beban RT/RW tidak sendirian," ujar dia.
