Indef: Pemerintah Tak Perhatikan Serapan Tenaga Kerja dari Investasi
Institute for Development of Economics and Finance atau Indef menuding pemerintah tak pernah memperhatikan serapan tenaga kerja dari investasi yang masuk ke Indonesia. Pasalnya, serapan tenaga kerja dari investasi yang masuk tiap tahunnya terus menurun.
Ekonom Senior Indef Aviliani mengatakan, selama ini insentif yang diberikan pemerintah tidak bertujuan untuk meningkatkan penyerapan tenaga tenaga kerja. Sehingga investasi yang masuk sebagian besar di sektor jasa dan perbankan yang minim serapan tenaga kerja.
"Terkait dengan investasi, insentif yang diberikan pemerintah tidak terkait dengan penyerapan tenaga kerja, pokoknya duit masuk. Ini yang mungkin harus diubah," kata dia dalam diskusi daring di Jakarta, Jumat (12/6).
Menurut dia, pemerintah perlu membenahi aturan-aturan yang terkait dengan penanaman modal bagi investor asing maupun domestik. Semua investasi harus memberikan kontribusi yang signifikan dalam penyerapan tenaga kerja.
(Baca: BKPM Sebut Masalah Realisasi Investasi Tak Sesuai Serapan Tenaga Kerja)
Tak hanya itu, subtitusi impor harus segera terlaksana dengan baik untuk meningkatkan daya saing produk industri yang dihasilkan dari setiap investasi yang masuk di Indonesia.
"Industri kita banyak investasi tapi ternyata impor bahan baku makin tinggi jadi di satu sisi neraca perdagangan menjadi masalah dan tenaga kerja juga menjadi masalah. Ini perlu dirumuskan kembali," kata dia.
Sementara itu, Pemerhati Ketenagakerjaan Abdul Malik menjelaskan, turunnya jumlah serapan tenaga kerja lantaran adanya perbedaan aturan yang dikeluarkan beberapa kementerian terkait sehingga tenaga kerja tidak dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan industri.
Seharusnya, Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) memberikan kewajiban kepada investor untuk menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya.
