Berita BPJS Ketenagakerjaan Terkini - Kabar Tenaga Kerja Hari ini: Kemnaker Minta Perusahaan Lakukan 3 Langkah Ini Sebelum PHK Karyawan

PHK adalah pengakhiran hubungan kerja yang disebabkan karena suatu hal tertentu. Di Indonesia, PHK mendapat perhatian serius, dengan adanya klausul PHK dalam UU Ketenagakerjaan juncto UU Cipta Kerja.

Delegasi Y20 Indonesia menilai pekerja muda di sektor informal belum banyak mendapat perhatian dari pemimpin negara. Untuk itu, isu Ketenagakerjaan Pemuda menjadi salah satu yang penting diperhatikan.

Pemda berjanji akan memberikan solusi bagi pegawai Holywings yang ditutup.

Angka pengangguran masih lebih karena banyak penduduk usia kerja yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Pensiunan yang ingin mencairkan JHT yang cukup melampirkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan dan KTP.

AWS menggelar pelatihan digital kepada masyarakat Indonesia, minimal lulusan SMA. Anak usaha Amazon ini menggaet Orbit Academy, yang menghubungkan lulusan dengan pencari kerja.

Jokowi juga berharap melanjutkan kerja sama pada sektor lain seperti manufaktur dan jasa dengan Malaysia

Huawei menggandeng Kemnaker untuk mengembangkan keterampilan 100 ribu talenta digital di Indonesia. Kerja sama ini disebut dilakukan saat krusial.

SiCepat membantah telah melakukan PHK terhadap ratusan karyawan. Startup logistik ini menyatakan hanya mengevaluasi kinerja pegawai.

Dalam aturan baru, pencairan JHT hanya dapat dilakukan ketika usia 56 tahun. Sementara dalam aturan sebelumnya pencairan paling cepat satu bulan setelah berhenti kerja.

Perusaha mengatakan JHT yang cair di usia 56 tahun akan membantu pekerja di saat usia mereka tak produktif lagi. Buruh akan menggelar demonstrasi menuntut pencabutan aturan ini

Dengan ketentuan baru maka JHT bagi pekerja yang mengundurkan diri/ terkena PHK diberikan saat usia 56 tahun.Pada aturan sebelumnya, JHT diberikan dengan masa tunggu 1 bulan sejak mengundurkan diri.

Jumlah pengangguran di Indonesia tahun ini diperkirakan masih 1,2 juta orang lebih banyak dibandingkan level sebelum pandemi atau pada tahun 2019.

Jumlah tenaga kerja di sektor manufaktur saat ini meningkat menjadi 18,64 juta orang atau yang terbanyak ketiga setelah pertanian dan perdagangan.

Pemerintah daerah juga diminta mengedepankan mekanisme tripartit dalam penyelesaian permasalahan terkait upah.