Cegah Corona, Pemerintah Terapkan Protokol Kesehatan di Wisata Alam
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menyiapkan protokol kesehatan di destinasi wisata berbasis alam di Indonesia. Upaya ini diharapkan mampu mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan lokal di era kenormalan baru sekaligus mencegah penularan virus corona.
Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenko Marves, Kosmas Harefa mengatakan, penerapan protokol kesehatan di destinasi wisata berbasis alam akan mengutamakan prinsip Cleanliness, Health, and Safety (CHS).
"CHS ini diterapkan untuk meningkatkan kepercayaan wisatawan terhadap destinasi dan industri pariwisata Indonesia pasca Covid-19," katanya dalam siaran pers Kamis (2/7).
(Baca: Jokowi: Banyuwangi Daerah Paling Siap Terapkan Normal Baru Pariwisata)
Menurutnya, destinasi wisata berbasis alam memiliki risiko penularan yang lebih rendah dibanding dengan destinasi wisata di perkotaan yang biasanya mengundang kerumunan orang. Meski demikian,Kosmas tidak ingin risiko penularan yang minim ini disepelekan.
Oleh karena itu, pemerintah ingin memastikan penerapan protokol kesehatan di destinasi wisata berbasis alam telah dilengkapi sarana pendukung.
"Ketika fasilitas tidak mendukung, kita promosi kemanapun orang tidak akan percaya. Kuncinya adalah cleanliness, health, safety. Kita harus membangun kepercayaan orang untuk berwisata ke Indonesia," kata Kosmas.
Dengan upaya ini diharapkan destinasi wisata berbasis alam akan berkontribusi pada perekonomian daerah serta meningkatkan peluang penciptaan lapangan kerja.
(Baca: Dampak Corona, Kadin Prediksi Bisnis Perhotelan Baru Pulih Pada 2023)
Untuk mempercepat pemulihan sektor pariwisata, pemerintah bahkan mengucurkan stimulus dana pemulihan ekonomi nasional untuk sektor pariwisata senilai Rp3,8 triliun untuk membangun destinasi berkualitas.
"Pemerintah juga menstimulasi perjalanan wisata domestik dengan meluncurkan program wisata In City Activation, Staycation, Roadtrip dan Epic Sale. Tujuannya meningkatkan penerimaan negara dari wisata domestik yang semula hanya 55% menjadi 70%," ujarnya.
Wisata Bahari
Sektor pariwisata bahari adalah salah satu yang terpukul pandemi covid-19. Survei Persatuan Usaha Selam Indonesia (PUSI) terhadap 152 pelaku usaha yang tersebar di lokasi destinasi prioritas wisata bahari menyebutkan, sebanyak 66,2% pelaku di sektor ini menghentikan operasi selama pandemi. Sementara itu, 93% responden mengaku sudah tidak memiliki pemasukan.
Kerugian yang timbul akibat Covid-19 mencapai Rp 75,8 miliar dan sebanyak 1784 pekerja di sektor pariwisata bahari terdampak. Survei juga menyebutkan, 44% pekerja dirumahkan tanpa tanggungan, 26% dirumahkan dengan tanggungan, dan 4,5% terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
(Baca: Wishnutama Sebut Pariwisata Bali Berpotensi Dibuka saat New Normal)
Direktur Jasa Kelautan, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut KKP, Miftahul Huda mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan sejumlah stakeholder seperti Kementerian Desa dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tengah menyiapkan formula untuk mendongkrak wisata bahari paska pandemi.
Strategi yang disiapkan antara lain memberikan relaksasi pembayaran angsuran pokok dan pinjaman bank, penyusunan protokol kesehatan menghadapi tata kenormalan baru.
Pemerintah juga akan membangun wisata bahari berbasis desa, hingga melakukan promosi wisata melalui media online dengan memberikan jaminan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
"Kami berkolaborasi dengan Kemendes dan Kemenparekraf untuk pariwisata bahari berbasis desa ini. Fasilitas apa saja yang kurang, saling dilengkapi agar bersinergi," kata Huda.
Pengembangan wisata berbasis desa atau desa wisata bahari (Dewi Bahari) bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir sekaligus melestarikan ekosistem pesisir. Selain itu, wisata ini juga diharapkan mengubah perilaku masyarakat pesisir untuk lebih meningkatkan kesadaran sekaligus melestarikan budaya pesisir.
