Pj Gubernur Jabar Hilangkan Fokus Publik terhadap Program Paslon
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyayangkan sikap pemerintah yang bersikukuh mengangkat Komjen (Pol) Mochammad Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat. Pengangkatan Iriawan tersebut dinilai membuat situasi menjelang Pilkada Jawa Barat gaduh.
Titi mengatakan, pengangkatan Iriawan dianggap telah menggiring spekulasi masyarakat terkait isu kontroversi politik. Kondisi ini turut diperparah dengan terlibatnya para aktor politik yang memantik isu ini hingga semakin memanas.
Hal tersebut lantas membuat masyarakat menjadi hilang fokus membahas isu-isu terkait program, visi, misi, serta gagasan para pasangan calon. Padahal, Titi menilai hal tersebut seharusnya dapat semakin matang ketika memasuki fase akhir penyelenggaraan pilkada.
(Baca : Komisioner Ombudsman Kritik Pelantikan Iriawan jadi Pj Gubernur Jabar)
"Ini kontraproduktif," kata Titi di Mahkamah Konsitusi, Jakarta, Kamis (21/6).
Titi mengatakan, pemerintah seperti tak belajar dari masalah serupa pada awal tahun lalu. Ketika itu Kemendagri juga sempat menggulirkan wacana mengangkat Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat.
Namun, banyak pihak yang menolak adanya wacana tersebut lantaran dianggap menyalahi aturan. Akibat polemik tersebut, Menko Polhukam Wiranto sempat menghentikan wacana untuk mengangkat Iriawan sebagai Pj Gubernur pada Februari 2018.
"Kita seperti tidak belajar dari kontroversi yang sudah muncul sejak awal," kata Titi.
Karenanya dia berharap, Presiden Joko Widodo mengkaji kembali pengangkatan Iriawan. Hal ini bertujuan agar kondusivitas selama Pilkada berjalan baik. Selain itu, tujuannya agar Pilkada tetap digunakan untuk mengangkat isu publik, bukan lari ke persoalan politik.
(Baca Juga : Kemendagri Siap Pecat Iriawan Jika Tak Netral dalam Pilkada Jawa Barat)
"Jadi kami berharap Presiden sekali lagi untuk menghindari polemik," kata Titi.
Senada dengan Titi, Mantan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay juga menyebut kontroversi akibat pengangkatan Iriawan bakal mendorong persepsi buruk masyarakat terhadap pemerintah. Menurut Hadar, masyarakat dapat berasumsi jika pemerintah curang dengan membela pihak tertentu karena pengangkatan Iriawan.
Kondisi ini dapat membuat legitimasi pemerintah menjadi rendah. Menurut Hadar, pemerintah seharusnya mengkaji kembali pengangkatan Iriawan.
"Walaupun mungkin (kecurangan) praktiknya tidak ada, tetapi persepsi itu sendiri yang mesti kita hindari," kata Hadar.
