Jomplang Akses Listrik Rumah: Papua Pegunungan 22%, Jawa-Bali Hampir Merata

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kesenjangan akses listrik PLN masih terlihat jelas antarprovinsi di Indonesia berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2026. Papua Pegunungan menjadi wilayah dengan persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN sebagai sumber utama penerangan paling rendah, yakni hanya 22,42%.

Sebagian besar rumah tangga di provinsi itu masih mengandalkan sumber penerangan selain listrik PLN.

Papua Tengah berada di posisi berikutnya dengan persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN sebesar 45,22%, disusul Papua Selatan 75,22%.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan akses listrik merupakan salah satu layanan dasar yang menunjang kelayakan sebuah rumah. Menurut dia, kelayakan bangunan tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik rumah, tetapi juga layanan dasar yang mendukung kehidupan rumah tangga.

“Karena kelayakan bangunan selain kelayakan umumnya, maka layanan dasar yang menunjang kehidupan rumah tangga juga penting untuk diperhatikan, salah satunya adalah akses terhadap listrik,” ujar Amalia dalam pemaparan Statistik Perumahan 2026, Kamis (13/8).

Di sisi lain, data BPS menunjukkan hampir seluruh rumah tangga di sejumlah provinsi di Indonesia bagian barat, khususnya Jawa dan Bali, telah menggunakan listrik PLN sebagai sumber utama penerangan.

Sanitasi di Papua Juga Masih Jadi Persoalan

Kesenjangan layanan dasar juga terlihat pada akses sanitasi. BPS mencatat persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak meningkat dari 85,37% pada 2025 menjadi 86,37% pada 2026.

Namun, praktik buang air besar (BAB) sembarangan masih terjadi, terutama di sejumlah provinsi di Papua. Rinciannya sebagai berikut:

1. Papua Pegunungan: 31,61%
2. Papua Tengah: 18,66%
3. Papua Selatan: 15,01%
4. Sulawesi Tengah: 7,76%
5. Sulawesi Barat: 5,30%
6. Maluku: 5,26%
7. Aceh: 5,23%
8. Sumatera Barat: 5,01%
9. Gorontalo: 4,59%
10. Nusa Tenggara Barat: 3,88%

“Kalau kita lihat di Papua Pegunungan, sepertiga dari rumah tangga melakukan praktik BAB sembarangan,” ujar Amalia.

Secara keseluruhan, BPS mencatat empat komponen rumah layak huni mengalami perbaikan pada 2026. Ketahanan bangunan meningkat dari 87,10% pada 2025 menjadi 87,52%. Persentase rumah tangga yang memenuhi kecukupan luas lantai per kapita naik dari 94,66% menjadi 94,91%.

Sementara itu, akses terhadap air minum layak meningkat dari 93,22% menjadi 93,71%, sedangkan akses terhadap sanitasi layak naik dari 85,37% menjadi 86,37%.

Perbaikan juga tercermin dari penurunan backlog rumah. Backlog kepemilikan rumah atau backlog 1 turun dari 13% pada Maret 2025 menjadi 12,39% pada Maret 2026, atau sekitar 9,29 juta rumah tangga.

Adapun backlog 2, yang menggambarkan rumah tangga yang belum menempati rumah layak, turun dari 25,33% menjadi 24,03%, atau sekitar 18,01 juta rumah tangga.

Selain itu, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap rumah layak dan terjangkau meningkat dari 68,4% pada 2025 menjadi 70,3% pada 2026.

Meski berbagai indikator perumahan menunjukkan perbaikan, data BPS masih menunjukkan adanya kesenjangan layanan dasar antarwilayah, terutama pada akses listrik dan sanitasi di sejumlah provinsi di Tanah Papua.