Pemprov Kalimantan Utara Minta Perusahaan Besar Ajak UMKM Masuk Kawasan Industri

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) meminta perusahaan-perusahaan besar untuk melibatkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) lokal dapat masuk ke kawasan industri yang beroperasi di Kalimantan Utara.

Permintaan itu dibuktikan dalam penandatangan nota kesepakatan bersama antara Pemprov Kalimantan Utara dengan dua perusahaan besar, yaitu PT Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) dan PT Pesona Khatulistiwa Nusantara (PKN) dalam Temu Bisnis Terarah di Aula Kantor Gubernur Kalimantan Utara, Selasa.

“Bersyukur ada dua perusahaan besar di Kalimantan Utara yaitu PT KIPI dan PT PKN yang siap membantu menerima UMKM lokal masuk untuk melakukan usaha di wilayah kerja mereka,” ujar Gubernur Kalimantan Utara Zainal A Paliwang seusai penandatanganan kesepakatan.

Zainal mengatakan, Temu Bisnis Terarah dengan tema “Kemitraan Kebutuhan Industri dengan Ketersediaan UMKM Lokal” ini merupakan sebuah penegasan Pemprov Kalimantan Utara yang tidak ingin UMKM lokal hanya menjadi pelaku usaha yang berjalan sendiri-sendiri tanpa arah yang jelas.

“Kami ingin UMKM kita naik kelas, semakin tangguh, memiliki pasar yang lebih luas, dan mampu menjadi bagian tak terpisahkan dari rantai pasok (supply chain) industri di Kalimantan Utara,” tegasnya.

Kalimantan Utara saat ini, kata dia, sedang berada dalam momentum besar pembangunan ekonomi dengan berkembangnya Kawasan Industri Tanah Kuning sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dan itu merupakan peluang emas yang harus ditangkap bersama.

Pemprov Kalimantan Utara ingin investasi dan pertumbuhan industri yang hadir tidak hanya menghasilkan deretan angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan manfaat nyata bagi masyarakat serta pelaku usaha lokal.

“UMKM Kalimantan Utara harus kita dorong agar tidak sekadar menjadi penonton di rumah sendiri, melainkan tampil sebagai pemain utama dalam rantai pasok industri,” ujar Zainal.

Oleh karena itu, penandatanganan kesepakatan di Temu Bisnis Terarah yang dihadiri para pengusaha UMKM se-Kalimantan Utara itu menjadi langkah strategis untuk membangun ekosistem ekonomi daerah yang inklusif karena mempertemukan secara langsung kebutuhan pihak industri dengan kemampuan dan kapasitas produk UMKM lokal.

Pemprov ingin memetakan apa yang dibutuhkan industri, sekaligus membantu UMKM mempersiapkan standar, kualitas, legalitas, hingga kapasitas produksi agar benar-benar siap bermitra dan memenuhi kebutuhan tersebut.

“Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, dunia industri, dan UMKM, saya optimis aktivitas industri dan usaha besar yang beroperasi di Kalimantan Utara akan menghasilkan nilai tambah lebih besar, membuka lebih banyak kesempatan usaha bagi masyarakat lokal, dan memastikan setiap investasi yang masuk memberi manfaat nyata dan berkelanjutan bagi pembangunan Kalimantan Utara,” katanya.

Kementerian UMKM, melalui Kepala Bidang Rantai Pasok Usaha Berry Fauzy mengapresiasi langkah Pemprov Kalimantan Utara yang melakukan intervensi kebijakan agar UMKM di Kalimantan Utara masuk di industri dan perusahaan besar.

“Itu luar biasa. Jadi ini ada intervensi langsung kebijakan terhadap industri dan itu bisa menggendong UMKM,” ujarnya usai menjadi pembicara di Temu Bisnis Terarah. “Kebijakan-kebijakan pemerintah daerah ini secara langsung meningkatkan pendapatannya dan perluasan usahanya tadi bisa disesuaikan.”

Dia mengumpamakan salah satu perusahaan yang bekerja sama memerlukan makanan atau kebutuhan lainnya, maka bisa disediakan oleh UMKM lokal. “Misalkan perusahaan di kawasan industri itu ada tamu, dia memerlukan makanan ringan dan memerlukan katering nah ini bisa diambil melalui UMKM,” ujarnya.