Pemotongan Listrik 35 Ribu MW Tidak Ganggu Proyek Luar Jawa
Pemerintah telah memastikan proyek pembangunan pembangkit listrik berkapasitas total 35 ribu Mega Watt (MW) tidak akan tercapai hingga tahun 2019. Meski begitu, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menjamin hal tersebut tidak akan mengganggu rencana pembangunan proyek listrik di luar Pulau Jawa. Sebab, daerah luar Jawa sampai saat ini masih kekurangan listrik.
Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengatakan, daerah yang mengalami surplus listrik saat ini paling besar adalah Pulau Jawa. Di Jawa, surplus listrik bisa mencapai 30 persen. Sementara di Sumatera dan Kalimantan hanya sekitar delapan persen. (Baca: Jonan Targetkan Seluruh Desa Teraliri Listrik pada 2019)
Agar pulau lain bisa mengejar ketertinggalan ketersediaan listrik, menurut Sofyan, perlu gencar membangun pembangkit listrik. “Jadi program 35.000 MW di luar Jawa tidak akan pernah ada yang dikurangi,” kata Sofyan di Jakarta, Jumat (18/11).
Ia menjelaskan, pengurangan target pembangunan pembangkit listrik dari 35.000 MW menjadi 19.700 MW karena mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi. Saat menetapkan arget 35 ribu MW, asumsi pertumbuhan ekonomi Indonesia kala itu sekitar 7-8 persen pada tahun 2019. (Baca: Dewan Energi: Proyek 35 Ribu MW Cuma Beres 55 Persen Masa Jokowi)
Namun, sejak tahun 2015, proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar itu kelihatannya kian sulit tercapai. Contohnya, target pertumbuhan ekonomi tahun depan hanya 5,1 persen. “Kalau sudah tahu pertumbuhan ekonomi kayak begitu, apa mau bertahan sampai nanti saatnya negara jadi rugi karena kena take or pay,” ujar Sofyan.
Meski pemerintah memberikan target minimal 19 ribu MW, PLN siap mencapai target yang lebih tinggi lagi, yakni 26 ribu MW. Salah satu caranya adalah mempercepat pembangunan sejumlah pembangkit berkapasitas kecil di luar Jawa, seperti di Sumatera yang berkapasitas 2x150 MW. (Baca: Swasta Dinilai Tak Mampu Bangun Pembangkit di Daerah Terpencil)
Sedangkan untuk proyek pembangkit di Jawa harus melihat pertumbuhan ekonominya. Artinya, proyek pembangkit di Jawa bisa dikurangi jika pertumbuhan ekonominya tidak maksimal. “Kami tunda dulu PLTU kapasitas 600 MW karena pertumbuhan ekonomi belum sesuai yang diharapkan. Bukan dibatalkan,”ujar Sofyan.
