Menyeimbangkan Peran BUMN Lewat Program-Program Pembangunan
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kian aktif menjalankan program-program untuk mengatasi persoalan di ranah akar rumput.
Aktivitas terkait akses listrik, pembiayaan, infrastruktur dan lain-lain, terus dilakukan. Hal tersebut diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan dari berbagai sisi.
BUMN tidak hanya mencetak laba serta menyetor dividen, pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada negara.
Namun, BUMN juga melibatkan diri dalam proyek-proyek yang ditujukan untuk melayani masyarakat. BUMN pun harus terlibat dalam berbagai aktivitas untuk mengatasi masalah di berbagai sektor.
Menteri BUMN Erick Thohir menekankan agar BUMN tetap konsisten menjadi agen pembangunan yang berfokus pada program-program untuk publik.
“Kami bukan melihat BUMN hanya sebagai 'sapi perah' ataupun tempat kami memperpanjang birokrasinya, tetapi bagaimana kami ingin melayani,” katanya melalui tayangan di saluran YouTube Kementerian BUMN, Rabu (13/4).
Jika terjadi masalah atau ketidakseimbangan pembangunan, BUMN-lah yang harus bergerak menangani hal tersebut. Intervensi ini dilakukan bukan sekadar untuk menunaikan kewajiban, tapi juga wujud dari pengabdian.
“Saat ini para pimpinan BUMN sangat apresiatif dan sangat mendorong supaya perusahaan-perusahaan ini menjadi sebuah ekosistem lokomotif yang bisa menjaga persaingan Indonesia di dunia,” ujar Erick menambahkan.
Salah satu program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu Listrik Masuk Desa. Dari program tersebut, warga di desa-desa di berbagai provinsi mendapatkan fasilitas setrum yang lebih baik. Salah satu desa yang sudah teraliri listrik adalah Desa Langgar Jaya, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu.
Untuk mengalirkan listrik ke desa tersebut, PLN membangun jaringan tegangan menengah sepanjang 10,2 kilometer sirkuit (kms), jaringan tegangan rendah 4,2 kms, serta 4 gardu distribusi. Total investasinya mencapai Rp 2,13 miliar.
Dengan sambungan listrik di Desa Langgar Jaya yang dialirkan pada September 2021, rasio elektrifikasi di Provinsi Bengkulu meningkat menjadi 99,93 persen, dengan 1.512 desa telah teraliri listrik.
Tahun ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menargetkan seluruh desa di Bengkulu bisa teraliri listrik hingga 100 persen.
Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah berharap akses aliran listrik yang lebih luas mampu meningkatkan geliat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami juga berpesan untuk meningkatkan semangat gotong royong, saling guyub rukun, agar tercipta suasana yang harmonis dan kondusif yang akan meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi,” katanya.
Sejak 2016-2021, PLN telah menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 40,06 triliun. Khusus tahun lalu, alokasi PMN untuk PLN yakni Rp5 triliun.
PMN tersebut merupakan bagian dari penugasan negara untuk membangun infrastruktur ketenagalistrikan. Dengan begitu, diharapkan rasio elektrifikasi dapat meningkat semua desa dapat teraliri listrik dengan baik.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, investasi untuk Program Listrik Masuk Desa merupakan wujud pelaksanakan sila ke-5 Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Selain itu, infrastruktur ketenagalistrikan dibangun dengan lebih merata agar rasio elektrifikasi terus meningkat.
“Usaha kami dalam meningkatkan elektrifikasi dapat terlihat dari angka rasio elektrifikasi yang selalu meningkat sejak 2015 sebesar 88,3 persen, sampai dengan 2021 (rasio elektrifikasi) sudah mencapai 99,4 persen,” ujarnya.
Program-program lain yang juga dilakukan untuk melayani masyarakat misalnya Program BBM Satu Harga yang dijalankan oleh PT Pertamina, pembangunan infrastruktur Trans Jawa dan Trans Sumatera oleh BUMN-BUMN karya dan perbankan.
Selain itu juga pembiayaan ultra mikro oleh BUMN-BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan dan pegadaian.
Program-program tersebut dijalankan untuk menyeimbangkan peran BUMN. Tidak hanya sebagai pencetak laba, namun juga sebagai pemberi solusi atas berbagai persoalan di negeri ini.
(Tim Riset Katadata)
