Beda Pandangan Anies dan Prabowo Soal Pensiun Dini PLTU
Pemerintah berencana mematikan lebih awal atau pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sebagai langkah pendukung transisi energi menuju net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.
Pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming memiliki visi yang berbeda terkait kebijakan ini.
Juru Bicara Pasangan Anies-Imin Irvan Pulungan mengatakan akan mempercepat proses pensiun dini PLTU “Khususnya PLTU yang oversupply seperti Suralaya, Cirebon-1, Pelabuhan Ratu, dan Cilacap,” ujarnya dalam diskusi "Menakar Masa Depan Transisi Energi yang Berkeadilan di Kawasan Industri Berbasis Nikel" di Jakarta, Selasa (9/1).
Tidak hanya PLTU yang sudah oversupply, namun AMIN juga berencana akan melakukan pensiun dini bagi pembangkit yang menggunakan mesin bekas. “Polusinya tinggi, kami perlu menghentikannya,” ucap Irvan.
Berbeda, juru Bicara Pasangan Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno, mengatakan untuk kedepannya rencana pensiun dini PLTU tidak dilakukan secara gegabah, sebab ada kendala.
“Kami soal pensiun dini ini akan realistis bukan populis. Pensiun dini butuh dana yang tidak sedikit, untuk PLTU Cirebon butuh Rp 13 triliun, kemudian PLTU Pelabuhan Ratu Rp 12 triliun. Itu baru dua, belum yang lain,” kata Eddy.
Eddy juga menyoroti perlunya andil bantuan pendanaan dari pihak luar negeri. “Pihak luar harus bantu, tidak hanya sekedar pinjaman komersial tetapi memberi pinjaman dengan bunga rendah,” ucapnya.
