Berita Pensiun Dini PLTU Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Pensiun dini PLTU Cirebon membutuhkan dana sekitar 1,3 miliar dolar AS atau Rp 20 triliun.

Pensiun dini 13 PLTU batu bara dilakukan dengan beberapa kajian, salah satunya dengan mempertimbangkan keekonomian serta tidak menimbulkan gejolak kekurangan pasokan dan kenaikan harga listrik.

Pembangunan transmisi listrik energi baru terbarukan (EBT) Sumatera - Jawa diperlukan untuk memuluskan rencana pemerintah melakukan pensiun dini PLTU.

Dari 13 PLTU tersebut, PLTU Ombilin di Sawahlunto, Sumatera Barat, berpotensi menjadi yang tercepat untuk pensiun dini.

Rencana penutupan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya, di Cilegon, Banten.

Indonesia belum berhasil merealisasikan pensiun dini PLTU.

Transisi energi yang adil tak hanya membicarakan dampak lingkungannya saja, tetapi juga kondisi hidup masyarakat yang terpinggirkan.

Apabila sepuluh PLTU dengan dampak kesehatan tertinggi di Pulau Jawa dapat disasar sebagai kandidat pensiun dini PLTU, maka Indonesia akan terhindar dari dampak di masa depan.

Menurut laporan IEEFA, sekitar 800 PLTU batu bara di negara berkembang mungkin dinonaktifkan dan digantikan oleh PLTS mulai dekade ini, mengurangi 15,5 miliar metrik ton CO2 per tahun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa Indonesia sedang memfinalisasi paket pensiun dini PLTU berkapasitas 660 MW yang akan jadi proyek percontohan transisi energi.

Perusahaan energi Thailand, Ratch Group, resmi mengakuisisi saham milik Mitsui & co pada PLTU Paiton 7 dan 8 senilai Rp 9,5 triliun. Berikut adalah profil Ratch Group.

Pensiun dini PLTU batu bara dapat menghindari biaya kesehatan hingga US$ 230 miliar atau sekitar Rp 3.680 triliun pada 2050.

Italia tengah melobi negara-negara anggota G7 untuk menetapkan tenggat waktu target penghentian penggunaan batu bara dalam pembangkitan listrik. Jerman menolak.

Pemerintah mengeluarkan aturan baru yang mewajibkan PLTU memangkas 90 persen emisi karbonnya atau bahkan pensiun dini pada 2039.

Kebijakan pemerintah Indonesia yang belum bisa membuat investor JETP meyakini komitmen transisi energi di Tanah Air.