Luhut Sebut Kualitas BBM Nonsubsidi akan Dikerek Bertahap, Harga Berpotensi Naik

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memberikan sinyal kepada PT Pertamina untuk menaikkan standar  bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi. Peningkatan ini akan diiringi dengan kebijakan kenaikan harga secara bertahap untuk memastikan transisi yang mulus tanpa memberatkan masyarakat.

"Kami tidak tahu kapan periodenya. Lagi dihitung betul-betul. Kami juga tidak mau mengganggu ekonomi yang cukup bagus," katanya saat ditemui seusai peluncuran layanan Golden Visa di Hotel The Ritz-Carlton Jakarta pada Kamis (25/7).

Luhut juga mengatakan kenaikan tersebut tidak terlalu dirasakan atau disadari oleh konsumen.  "Pikiran pemerintah, kalau pun nanti ada perbaikan kualitas, bisa saja kenaikannya Rp 10 atau Rp 20 (per liter) overtime (bertahap), jadi tidak terasa," ujar Luhut.

Namun, ia memastikan tak ada kenaikan untuk bahan bakar jenis Pertalite. Hal ini menegaskan pernyataan serupa yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo. "Tidak akan ada perubahan mengenai pembelian atau harga Pertalite kepada 130 jutaan sepeda motor," katanya.

Pertamina telah diminta untuk meningkatkan kualitas BBM yang mengacu pada standar Euro 4 dan Euro 5. Luhut memberikan sinyal rencana kenaikan kualitas ini menyasar kepada BBM nonsubsidi untuk fase awal. Pemerintah membuka kemungkinan kenaikan kualitas pada BBM subsidi meski belum diketahui waktunya.

Kebijakan menaikkan kualitas BBM bertujuan untuk mengurangi polusi udara dengan mengatur batas emisi gas buang kendaraan bermotor. Luhut mengatakan BBM standar Euro 4 dan Euro 5 cenderung lebih bersih dan memiliki kandungan sulfur yang lebih rendah.

Penerapan standar Euro terhadap seluruh BBM yang ditawarkan oleh Pertamina bertujuan untuk mengurangi dampak negatif polusi udara terhadap kesehatan dan lingkungan.

Luhut mengatakan kualitas BBM Pertamina saat ini masih memiliki kandungan sulfur tinggi 500 parts per million (ppm). Adapun kandungan sulfur dalam BBM dengan kadar 500 ppm mengacu pada standar emisi Euro 2.

"Pemerintah mau menurunkan itu, sampai low sulfur," kata Luhut.

Dia menjelaskan ada dua strategi untuk memproduksi BBM rendah sulfur. Skema tersebut yakni memperbanyak pengolahan BBM hasil campuran kandungan bioetanol atau meningkatkan kinerja kilang agar dapat mengolah minyak mentah menjadi BBM rendah sulfur.

Luhut beranggapan, strategi untuk memperbanyak BBM hasil campuran bioetanol lebih dapat terwujud ketimbang rencana peningkatan teknologi kilang yang membutuhkan waktu panjang.

"Low sulfur akan bertahap nanti untuk seluruh BBM Pertamina, tidak mungkin dilakukan sekaligus," ujarnya.

Sebelumnya, PT Pertamina menegaskan pihaknya telah mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk menyediakan BBM rendah sulfur. “Sudah mendapat penugasan. Namun saat ini masih proses untuk disiapkan,” kata Vice President Corporate Communication PT Pertamina Fadjar Djoko Santoso kepada Katadata.co.id pada Rabu (17/7), tanpa memerinci kapan penugasan tersebut diterima.

Saat ini Pertamina telah memiliki Pertamax Green 95 yang merupakan campuran Pertamax dengan bioetanol. Sampai dengan akhir Juni, BBM ini telah didistribusikan di 90 SPBU di empat wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi atau Jabodetabek, lalu Banten, Surabaya, Gresik, dan Malang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa BBM rendah sulfur ini merupakan salah satu cara untuk memenuhi standar emisi gas buang bagi kendaraan bermotor atau Euro 4.