Kuwait Kembali Umumkan Force Majeure Pengiriman Minyak

Kuwait kembali menetapkan status force majeure atas pengiriman minyak mentah dan produk olahan. Langkah ini diambil sekalipun ada kemungkinan dibukanya kembali Selat Hormuz.

Force majeure merupakan klausul hukum yang memungkinkan perusahaan tidak memenuhi kewajiban kontraktual akibat kondisi di luar kendali, seperti konflik geopolitik atau gangguan operasional besar.

Perusahaan migas pelat merah, Kuwait Petroleum Corp. (KPC), menyampaikan pemberitahuan itu kepada para pelanggannya pada Jumat (17/4)  berdasarkan dokumen internal yang dilansir dari Bloomberg News (21/4). Sebelumnya, KPC juga telah menetapkan force majeure pada awal Maret untuk penjualan minyak dan produk kilang.

Sejumlah fasilitas minyak Kuwait dilaporkan terdampak konflik, sehingga produksi turun ke level terendah sejak awal 1990-an, setelah invasi Irak. Sumber yang mengetahui hal tersebut menyebutkan pemulihan operasi penuh akan membutuhkan waktu meski situasi keamanan membaik.

Hingga saat ini, KPC belum memberikan tanggapan resmi atas permintaan konfirmasi. Namun menurut sumber, pemulihan operasi secara penuh akan membutuhkan waktu lama, bahkan setelah situasi keamanan membaik. 

Perang Iran telah membuat lalu lintas di Selat Hormuz nyaris terhenti. Kondisi ini menyebabkan tangki penyimpanan minyak di kawasan Teluk penuh.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kecil kemungkinan memperpanjang gencatan senjata dua pekan dengan Iran yang diumumkan pada 7 April. Gencatan itu akan berakhir Rabu malam waktu Washington. Ia juga menegaskan Selat Hormuz masih akan diblokade untuk sementara waktu.

Akibat situasi tersebut, sejumlah negara di kawasan menurunkan produksi minyak, gas, dan produk olahan. Pemerintah Amerika Serikat sebelumnya memperkirakan lebih dari 9 juta barel per hari produksi minyak akan terdampak selama April.

Meski demikian, pejabat Kuwait menyatakan optimistis produksi dapat kembali ke level sebelum perang dalam beberapa bulan setelah konflik berakhir. Namun dalam jangka pendek, gangguan pasokan diperkirakan masih akan berlanjut dan berpotensi menambah volatilitas harga energi global.