Bahlil: RI Sepakat Kontrak Impor Minyak Mentah Rusia, Dikirim 2 Minggu Lagi
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan Indonesia dan Rusia sudah mencapai kesepakatan kontrak terkait rencana impor minyak mentah (crude oil). Kesepakatan ini merupakan hasil kunjungan pemerintah ke Rusia bulan lalu.
“Sudah tercapai kesepakatan, secara kontrak juga sudah (sepakat),” kata Bahlil saat ditemui di Kementerian ESDM, Senin (11/5).
Bahlil menyebut pengiriman komoditas energi ini kemungkinan akan dilakukan dalam waktu dekat. Hal ini ditandai dengan progres pembicaraan antara Indonesia dan Rusia terkait teknik pengiriman crude.
“Mungkin satu-dua minggu ini sudah bisa (dikirim) ya,” ujarnya.
Pemerintah sebelumnya mengklaim Indonesia telah mengamankan komitmen impor minyak mentah dari Rusia dengan volume mencapai 150 juta barel untuk mencukupi kebutuhan hingga akhir tahun.
Kementerian ESDM menyebut skema impor ini dilakukan bertahap, bukan sekaligus. Pasalnya, pelaksanaannya memerlukan kapasitas penyimpanan dalam negeri yang besar. Minyak mentah yang diimpor dari Rusia ini tak hanya diserap Pertamina, tetapi juga diperuntukkan bagi industri, bahan baku petrokimia, dan kegiatan pertambangan. Impor itu dipatok mengikuti harga pasar.
Kementerian ESDM memperkirakan jumlah kebutuhan konsumsi minyak Indonesia mencapai 1,6 juta barel per hari (bph). Dari jumlah tersebut, 600 ribu bph dipenuhi dari produksi domestik, sedangkan sisanya 1 juta bph dari impor. Jika dihitung hingga akhir 2026 maka masih tersisa 251 hari.
Dengan kata lain, Indonesia masih membutuhkan impor 251 juta barel. Dari jumlah tersebut, 150 juta barel didapatkan dari Rusia.
Proyek Kilang Tuban dan Blok Migas Tuna
Selain impor minyak mentah, Bahlil juga turut menyampaikan soal perkembangan proyek Kilang Grass Root Refinery (GRR) Kilang Tuban yang digarap Pertamina bersama perusahaan migas asal Rusia, Rosneft. Bahlil berharap proyek ini bisa segera rampung.
“Dalam pertemuan di Rusia, saya katakan ini masalah yang harus diselesaikan. Saat ini masalah lahan dan investasi perusahaan patungan sudah dilakukan,” ucapnya.
Tak hanya itu, dalam kesempatan yang sama Bahlil juga membahas soal kelanjutan nasib pengelolaan Blok Tuna yang lokasinya berdekatan dengan Vietnam.
“Kemarin Harbour asal Inggris sudah melepas sebagian sahamnya ke perusahaan nasional. Kami targetkan untuk bisa mempercepat produksinya di 2028, paling lambat 2029,” katanya.
