Bahlil Berpeluang Naikkan Harga Batu Bara Bagi PLN

18 Juni 2026, 16:19

ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/YU

Foto udara suasana bongkar muat di tempat penampungan sementara batu bara di Keramasan, Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (6/5/2026). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan, nilai ekspor komoditas nonmigas unggulan batu bara dan lignit periode Januari-Maret 2026 mencapai 343,59 juta dolar AS atau turun 50,99 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2025 sebesar 701,13 juta dolar AS.

Membuat ringkasan dengan AI

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berpeluang menaikkan harga untuk pasokan batu bara dalam negeri (DPO). Harga ini ditetapkan salah satunya bagi BUMN kelistrikan yakni PT PLN (persero) sebesar US$ 70 per ton.

“Kami sedang menghitung plus minus (revisi DPO) agar PLN dan pengusaha (batu bara) tidak dirugikan,” kata Bahlil saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (18/6).

Aturan DPO sudah tidak berubah sejak 2018. Patokan harga DPO ini diterapkan untuk kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri (DMO) sebesar 25% dari total produksi domestik.

Bahlil membuka potensi kenaikan DPO karena saat ini para pengusaha mengalami kenaikan perbandingan antara volume massa batuan yang dibongkar (lapisan tanah tertutup) dengan batu bara yang diambil atau stripping ratio (SR). Khususnya untuk jenis batu bara kalori sedang yang mencapai 8-12%.

“Kami harus bijaksana agar produksi penambang tidak dibeli dengan harga sangat murah. Pengusaha harus dijaga agar tidak rugi,” ujarnya.

Batu bara merupakan sumber energi utama yang digunakan pembangkit listrik tenaga uap agar bisa memproduksi listrik. Selain SR kondisi pasokan batu bara juga mengalami kendala pasokan untuk jenis kalori sedang dengan kadar 5200 GAR.

“Kita tahu sekarang kalori batu bara Indonesia semakin rendah. Kami sedang cari solusinya tapi secara umum lainnya tidak ada masalah,” kata dia.

Persoalan batu bara PLN tak hanya soal DPO, namun juga terkait pasokan. Dia mencatat jumlah kebutuhan batu bara PLN mencapai 154 juta ton pada 2026. Hingga saat ini PLN sudah mengantongi kontrak pasokan PLN sebanyak 134 juta ton atau masih membutuhkan pasokan lagi sekitar 18-20 juta ton.

Guna memastikan terpenuhinya pasokan batu bara PLN, dia menyebut Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan untuk membuat tim khusus terkait pengadaan batu bara. Tim ini melibatkan Kementerian ESDM, BPKP, dan PLN. Bahlil menyebut tim ini dibentuk agar bisa dengan cepat mengetahui masalah teknis di lapangan.

“Jangan sampai batu bara sudah ada, ESDM sudah menugaskan kepada PLN, tapi kalau tidak dieksekusi kan tidak akan sampai (batu baranya) ke pembangkit,” ucapnya.