Medco Buka Suara soal Pemangkasan Pasokan Gas ke Singapura

PT Medco Energi Internasional Tbk. (MedcoEnergi) buka suara terkait pemangkasan kuota ekspor gas bumi Indonesia ke Singapura yang mulai berlaku pekan lalu. Perusahaan memastikan terus berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), transporter gas, hingga para pembeli terkait hal tersebut.

“MedcoEnergi bersama produsen gas lainnya dan transporter gas terus berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, SKK Migas, dan para pembeli terkait untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gas dalam negeri namun tetap mengacu pada ketentuan kontrak yang berlaku sehingga diharapkan tidak berdampak material terhadap kinerja operasional,” kata Senior Manager Communications MedcoEnergi, Leony Lervyn lewat keterangan tertulis pada Kamis (29/10).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, sebelumnya menyampaikan bahwa pemangkasan ekspor gas Indonesia ke Singapura sebanyak 31 miliar British thermal unit per hari (BBTUD) tidak melanggar kontrak yang berlaku.

Ia menilai pengurangan pasokan tersebut masih berada di bawah batas yang diperbolehkan dalam perjanjian jual beli gas antara kedua negara. Bahlil menyebut pemerintah baru memangkas sekitar 8% dari volume pasokan yang dikirimkan ke Singapura. Adapun total ekspor gas pipa Indonesia dari Laut Natuna dan Sumatera mencapai 409,55 BBTUD.

Bahlil menjelaskan, pasokan gas sebesar 31 BBUTD berasal dari sejumlah wilayah produksi gas bumi. Wilayah ini meliputi Laut Natuna yang melibatkan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Medco E&P Grissik dan PetroChina Jabung, serta Natuna Blok Sea A yang dikelola Prime Natuna EP dan South Natuna Sea Block B yang dikelola Medco.

Bahlil mengatakan, pasokan gas Indonesia ke Singapura tidak hanya berasal dari gas bumi melalui pipa, tetapi juga dalam bentuk gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG). Menurutnya, pemerintah tercatat mengirimkan sekitar 146 kargo LNG ke Singapura.

“Jadi, apapun terjadi pemotongan, tidak kita melanggar aturan, karena masih dalam batas minimal ekspor, karena kita baru melakukan minimum,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, pada Senin (26/10).