Bahlil Minta Danantara Hentikan Negosiasi Ekspor Listrik ke Singapura

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia belum memberikan lampu hijau terhadap rencana ekspor listrik Indonesia ke Singapura. Ia mengatakan pemerintah kini masih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan listrik dalam negeri sebelum membuka peluang perdagangan listrik dengan negara lain.

“Saya sudah mengumumkan bahwa Indonesia dalam waktu dekat belum bisa mengekspor listrik. Kita masih butuh listrik. Nggak ada (ekspor),” kata Bahlil saat memberikan sambutan pembukaan Minerba Convex di JIEXpo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada (2/11).

Dia juga meminta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menghentikan pembahasan maupun negosiasi terkait rencana ekspor listrik tersebut. Bahlil mengatakan seluruh keputusan terkait perizinan ekspor listrik berada di bawah Kementerian ESDM.

“Saya sudah kasih tahu Danantara, jangan kamu mau dilobi-lobi. Nggak ada. Izin itu ada di Kementerian ESDM, bukan di Danantara,” ujarnya.

Bahlil sebelumnya juga telah menyampaikan hal serupa dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM pada Senin (26/10). Saat itu, Ketua Umum Partai Golkar tersebut menyampaikan bahwa pemerintah belum berencana melakukan ekspor listrik ke negara lain, karena kebutuhan energi domestik masih tinggi.

Dia mengatakan pasokan listrik yang ada saat ini akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik dalam negeri, termasuk untuk menunjang industri pusat data atau data center yang diperkirakan membutuhkan pasokan hingga 20 gigawatt (GW).

“Indonesia sendiri masih butuh listrik. Data center kita butuh 20 gigawatt. Kurang market apa kita? Saya tetap akan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri dulu,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM pada Senin (26/10).

Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong sebelumnya telah menyepakati sejumlah kemitraan strategis dalam forum pertemuan tahunan atau Leaders Retreat Singapura–Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (6/7).

Sejumlah kesepakatan yang dihasilkan antara lain percepatan implementasi jual beli listrik RI-Singapura, perluasan Kendal Industrial Park, pengembangan fasilitas latihan bersama militer, hingga sikap bersama terhadap Selat Malaka.

Selain itu, pertemuan kali ini juga menghasilkan 26 nota kesepahaman antara lembaga pemerintah dan business to business (B to B). Indonesia dan Singapura menyepakati percepatan pengembangan perdagangan listrik lintas batas antarnegara. Kesepakatan tersebut merupakan salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan antara Presiden Prabowo dan PM Wong di Istana Merdeka saat itu.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) bakal berkoordinasi dengan perusahaan energi asal Singapura, yakni Keppel Electric, Sembcorp Industries, dan Singapore Energy Interconnections (SEI) dalam proyek perdagangan listrik lintas batas tersebut.

Komitmen itu nantinya akan mengatur ketentuan teknis mengenai mekanisme penjualan listrik Indonesia ke Singapura ke depannya.

Prabowo berharap kerja sama perdagangan listrik ini menjadi bagian dari penguatan kemitraan ekonomi Indonesia dan Singapura. “Indonesia telah menunjuk Danantara untuk implementasi kerja sama perdagangan listrik lintas batas,” kata Prabowo saat menyampaikan keterangan pers bersama Wong.

Kepala Danantara, Rosan Roeslani, menjelaskan proyek penjualan listrik ke Singapura akan diawali melalui pembangunan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan di kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK).

Saat ini, pemerintah masih memfinalkan lokasi pembangunan sebagai bagian dari pengembangan kawasan tersebut. Menurut Rosan, proyek itu ditargetkan memiliki kapasitas pembangkitan hingga 3,4 gigawatt (GW) secara bertahap.

Pada tahap awal, pemerintah akan membangun pembangkit dengan kapasitas antara 600 megawatt hingga 1,2 gigawatt sebelum dilanjutkan dengan pengembangan pada fase berikutnya.