IESR: Kapasitas PLTS RI Baru 1,59 GWp, Butuh Percepatan Capai Target 100 GWp
Institute for Essential Services Reform (IESR) mencatat kapasitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terpasang di Indonesia berada di angka 1,59 gigawatt peak (GWp) per Maret 2026. Angka tersebut relatif tertinggal dari target pemerintah yang membidik pengembangan PLTS berkapasitas 100 GWp hingga 2029.
Laporan IESR bertajuk Indonesia Solar Energy Outlook 2027 mencatat kapasitas PLTS nasional baru setara dengan 1,59% dari target tersebut. Pemerintah masih harus menambah kapasitas sekitar 98,41 GWp untuk mencapai sasaran yang dicanangkan.
"Kapasitas PLTS meningkat menjadi 1,59 GWp pada kuartal I 2026, tetapi realisasi proyek masih terhambat oleh kesenjangan regulasi, pengadaan yang belum jelas, dan keterbatasan akses jaringan listrik,” tulis IESR dalam laporannya, dikutip pada Kamis (19/11).
Lembaga itu menguraikan kapasitas terpasang PLTS di dalam negeri hanya meningkat dari sekitar 0,95 GWp pada akhir 2024 menjadi 1,59 GWp pada kuartal I 2026. Peningkatan tersebut terutama berasal dari pengembangan PLTS atap yang tumbuh dari 0,32 GWp menjadi 0,9 GWp.
Sementara itu, kapasitas PLTS skala utilitas atau utility-scale hanya meningkat dari 0,27 GWp menjadi 0,33 GWp. Kapasitas PLTS captive masih bertahan di sekitar 0,3 GWp tanpa penambahan sejak 2024. Adapun kapasitas PLTS di wilayah terpencil hanya meningkat dari sekitar 58 megawatt (MW) menjadi 60 MW.
PLTS skala utilitas mengacu pada pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas besar yang memasok listrik ke jaringan umum. Sementara PLTS captive merupakan pembangkit listrik tenaga surya yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan listrik sendiri, terutama oleh perusahaan atau kawasan industri.
IESR juga mencatat kontribusi PLTS terhadap bauran kapasitas pembangkit nasional baru mencapai 1,5%. Sementara itu, kontribusinya terhadap total produksi listrik nasional hanya sebesar 0,3%.
Perencanaan PLTS Belum Sejalan dengan Target
IESR juga menilai target pengembangan PLTS 100 GWp belum tecermin secara memadai dalam dokumen perencanaan ketenagalistrikan nasional. Kondisi tersebut terlihat dari perbedaan proyeksi kapasitas PLTS dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dengan target pemerintah.
Dalam laporan tersebut, IESR memperkirakan RUPTL 2025–2034 hanya mengakomodasi sekitar 5,9 GWp kapasitas PLTS yang tersambung ke jaringan hingga 2029. Sementara itu, proyeksi berdasarkan RUKN hanya mencapai sekitar 14 GWp pada periode yang sama.
"Perencanaan baru mencakup sekitar 6% dari target. RUPTL 2025–2034 mengalokasikan tambahan PLTS sebesar 17,1 GWp, tetapi hanya sekitar 5,9 GWp kapasitas yang tersambung ke jaringan hingga 2029. Sementara itu, RUKN mengindikasikan kapasitas sekitar 14 GWp dibandingkan dengan ambisi pengembangan 100 GWp,” tulis IESR.
IESR menilai pemerintah perlu memasukkan target PLTS 100 GWp ke dalam revisi RUKN dan RUPTL. Tujuannya agar target tersebut memiliki landasan perencanaan yang selaras dengan pengadaan pembangkit dan kesiapan jaringan listrik.
Selain itu, IESR memperkirakan hanya sekitar 30% proyek PLTS dalam RUPTL yang dijadwalkan beroperasi pada periode 2025–2029. Guna mengejar target tersebut, IESR menyusun pemodelan pengembangan PLTS yang membutuhkan kontribusi dari berbagai jalur pengadaan dan pembangunan pembangkit.
IESR memperkirakan kapasitas PLTS dapat mencapai sekitar 96,7 GWp pada 2029 apabila PLN menambah pengadaan pembangkit yang tersambung jaringan sebesar 56 GWp di luar proyek yang sudah direncanakan.
Dalam pemodelan tersebut, kapasitas sekitar 8 GWp berasal dari proyek yang sudah masuk perencanaan, termasuk proyek dalam RUPTL serta Program Mentari dan Giga One. Tambahan 56 GWp berasal dari pengadaan pembangkit yang tersambung ke jaringan oleh PLN.
Sementara itu, kontribusi dari inisiatif pengembangan lainnya sekitar 33 GWp berasal dari pengembangan PLTS atap, penggantian pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), elektrifikasi pedesaan, PLTS di kawasan pembangkit batu bara, serta PLTS captive untuk kebutuhan industri.
"Setiap jalur pengembangan dibutuhkan. Pemodelan IESR menunjukkan kapasitas PLTS dapat mencapai 96,7 GWp pada 2029 hanya jika pengadaan pembangkit tersambung ke jaringan oleh PLN bertambah 56 GWp di luar 8 GWp yang sudah direncanakan, serta kanal pengembangan lainnya menyumbang sekitar 33 GWp,” tulis IESR.
Target 100 GWp Perlu Masuk dalam Revisi RUKN dan RUPTL
IESR menekankan pemerintah perlu memperjelas mekanisme pengadaan, kesiapan jaringan, serta pembagian peran dalam pengembangan PLTS. Pemerintah juga perlu menyiapkan jadwal tender yang terbuka agar pengembang dan investor dapat merencanakan pembangunan proyek secara lebih terukur.
IESR menilai percepatan pengembangan PLTS bergantung pada kemampuan pemerintah menyelaraskan target 100 GWp dengan revisi RUKN dan RUPTL. Langkah tersebut perlu diikuti demgan kepastian pengadaan pembangkit dan pembukaan akses jaringan listrik agar kapasitas yang direncanakan dapat terealisasi sebagai pembangkit yang beroperasi.
“Masukkan target 100 GWp ke dalam RUKN dan RUPTL berikutnya dengan menyelaraskan pengadaan, kesiapan jaringan, dan pembagian peran PLTS terdistribusi. Selain itu, berikan landasan hukum khusus bagi program 100 GWp yang menetapkan kepemilikan serta pembagian peran dalam pengadaan dan pembiayaan,” tulis IESR.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menantang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dan CEO Danantara Rosan Roeslani untuk mewujudkan pembangunan PLTS berkapasitas 100 gigawatt (GW) selesai dalam dua tahun. Prabowo menyampaikan hal itu dalam peluncuran program mandatori biodiesel 50% atau B50 di Rest Area KM 57, Karawang, Jawa Barat, 9 Juli lalu.
“Kita akan membangun 100 gigawatt tenaga surya. Tahun ini PLN akan mulai dengan 17 gigawatt, 100 gigawatt dalam dua tahun,” kata Prabowo, sebagaimana disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (9/7).
Prabowo menduga target pembangunan PLTS 100 GW dalam dua tahun akan memicu keraguan dari berbagai kalangan. Menurutnya, sejumlah pihak kemungkinan menganggap target itu sulit terwujud. “Kita akan dienyek. Saya kasih tahu, siap-siap, kita akan dihujat. Pakar-pakar yang pintar-pintar itu akan bilang, ‘Mana mungkin?’,” ujar Prabowo kala itu.
