DPRD Jateng Minta Pemerintah Dukung Infrastruktur KIT Batang
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah (DPRD Jateng) meminta pemerintah menyediakan infrastruktur pendukung untuk pengembangan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang. Beberapa di antaranya ialah infrastruktur sumber daya air, serta pengelolaan limbah air dan sampah.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi C DPRD Jateng Bambang Hariyanto dalam pertemuan antara DPRD Jateng dan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) pada Jumat (17/12). Kunjungan kerja DPRD Jateng turut didampingi perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Direksi PT Tirta Utama (Perseroda).
Bambang mengatakan, beberapa industri yang akan didirkan di KIT Batang antara lain, industri makanan dan minuman, industri teknologi informatika dan elektronik, industri kimia, industri tekstil dan baterai, industri riset dan pengembangan, serta industri otomotif dan peralatan transportasi.
"Dengan didirikannya berbagai industri di Batang, dibutuhkan pemenuhan fasilitas air bersih, juga pengelolaan air limbah dan sampah di kawasan KIT Batang. Kami berharap ada dukungan regulasi agar kami dapat terlibat secara aktif," ujar Ketua Komisi C DPRD Jateng Bambang Hariyanto dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (18/12).
Pemerintah Daerah Jateng berharap perusahaan daerah dapat berperan dalam penyediaan air bersih. Dalam hal ini, Pemda Jateng (Pusdataru) akan menghitung neraca kebutuhan sumber daya air, sedangkan PT Tirta utama sebagai perseroan daerah, akan menyusun rencana lebih rinci mengenai pengelolaan air bersih.
Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Pantai Kemenko Marves, Suraji mengatakan, KIT Batang dibuat untuk menjawab tantangan pascapandemi Covid-19. Selain itu, untuk meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat dan sebagai salah satu peluang investor perindustrian asing di Indonesia.
"KIT Batang menjadi salah satu proyek yang sangat kami perhatikan, mengingat kami bertugas sebagai Delivery Assurance Unit untuk memantau progres pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN)," ujar Suraji.
