Pemprov DKI Jakarta Dapat Hibah Jalan Nasional Bernilai Jumbo
Pemerintah menghibahkan jalan nasional senilai Rp 217,7 triliun kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di 2021. Nilai itu berkontribusi hingga 93,15%dari total hibah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) senilai Rp 233,7 triliun.
Jalan nasional yang dimaksud adalah jalan arteri dan jembatan. Alhasil, Pemprov DKI Jakarta kini bertanggung jawab atas pemeliharaan dan operasional jalan nasional tersebut.
"Bukan downgrade dari jalan nasional ke jalan provinsi, tapi menghibahkan. Ini administrasinya kami hibahkan supaya bisa dialokasikan okeh DPRD. Uang DKI Jakarta itu banyak," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Jakarta, (29/3).
Berdasarkan data Pemprov DKI Jakarta, total jalan yang ada di Ibu Kota mencapai 6.652 kilometer (Km) pada 2020. Secara rinci, jalan provinsi mendominasi hingga 96,68% atau 6.432 Km, sedangkan jalan nasional mencapai 220 Km.
Dengan demikian, Kementerian PUPR menghibahkan total sebanyak 95,24% atau Rp 222,58 triliun. Berdasarkan catatan Kementerian PUPR, 99,13% BMN Kementerian PUPR yang telah dihibahkan pada 2021 merupakan infrastruktur konektivitas senilai Rp 220,65 triliun.
Sementara hibah dalam bentuk infrastruktur permukiman senilai Rp 805 miliar. Bentuk infrastruktur yang dihibahkan adalah tempat pemrosesan akhir (TPA), pengelolaan air limbah, sistem penyediaan air minum (SPAM), penanganan kawasan kumuh, dan pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan, olah raga, dan pasar.
Terakhir, bentuk infrastruktur bidang perumahan mencapai Rp 1,08 triliun. Bentuk rumah yang dihibahkan adalah rumah susun dan rumah khusus.
Total penerima hibah BMN Kementerian PUPR pada 2021 mencapai 34 entitas. Secara rinci, entitas yang menerima adalah 24 pemerintah daerah, 6 kementerian/lembaga, tiga yayasan, dan 1 universitas.
Sri Mulyani mencatat Kementerian PUPR merupakan entitas yang menyalurkan nilai hibah paling besar selama 3 tahun terakhir. Adapun, Sri Mulyani menekankan penerima hibah harus memelihara BMN yang telah dihibahkan tersebut.
"Kadang kalau tidak dibangun dengan uang sendiri tidak ada rasa memiliki. Saya titip, itu barang yang dibangun dengan uang rakyat, jadi merupakan titipan rakyat kepada bapak dan ibu sekalian," ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrasari.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), panjang jalan di Indonesia menurut kewenangannya baru mencapai 348,08 ribu kilo meter (km) pada 2000. Dalam dua dekade, panjang jalan tersebut telah bertambah 57,54% menjadi 548,37 ribu kilo meter (km) pada 2020.
