BPDPKS Biayai Pembangunan Tiga Pabrik Minyak Makan Merah Rp 51 Miliar
Pemerintah saat ini tengah membangun tiga pabrik minyak makan merah berbasis koperasi yang ditargetkan beroperasi pada Januari 2023. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS mengungkapkan akan mendanai pembangunan tiga pabrik tersebut sebesar Rp 51 miliar.
“Dananya dari BPDPKS kemudian koperasinya dari Kementerian Koperasi ini yang ditugasi untuk mengolah. Biayanya untuk satu pabrik itu Rp 17 miliar lah, itu perkembangan yang minyak makan merah,” ujar Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman saat ditemui di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Kamis (22/12/)
Eddy mengatakan, pabrik minyak makan merah yang ada di Sumatera Utara tersebut saat ini dalam proses persiapan dan dikoordinir oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Kemenkop UKM.
Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, mengatakan bahwa minyak makan merah tersebut akan mulai diedarkan ke konsumen pada Januari 2023. Teten mengatakan bahwa pabrik minyak makan merah ditargetkan bisa rampung dan mulai produksi pada Januari 2023.
"Minyak makan merah sudah bisa diedarkan, karena kita sudah memiliki izin edarnya sekaligus," kata Teten di Jakarta, Selasa (22/11).
Pabrik minyak makan merah akan didirikan di lima provinsi, yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan Bengkulu. Hasil produksi dari pabrik minyak makan merah tersebut diharapkan bisa lebih murah dan efisien dari sisi biaya logistiknya, karena pabrik terintegrasi dekat suplai Tandan Buah Segar atau TBS sawit.
Dalam pembuatan minyak makan merah, koperasi yang bekerjasama dengan PT Perkebunan Nusantara atau PTPN melakukan titip olah untuk mengubah TBS sawit menjadi minyak sawit mentah atau CPO. Setelah itu, CPO akan disalurkan melalui pipa ke pabrik minyak makan merah yang dimiliki oleh koperasi untuk diolah menjadi minyak makan merah tersebut.
Teten memperkirakan harga minyak makan merah jauh lebih murah dibandingkan minyak goreng pada umumnya. Produksi minyak makan merah ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat terutama di sekitar perkebunan sawit.
“Harus di bawah migor (minyak goreng), bisa Rp 9.000 (per kg), jadi murah. Ini solusi bagi masyarakat dan petani dan juga sehat serta aman bagi konsumen,” kata dia di Gedung Kementerian Koperasi dan UKM, di Jakarta, Jumat (26/8).
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, produksi CPO kembali mengalami sedikit penurunan menjadi 45,12 juta ton pada tahun 2021.
