Penyebab Jalan Rusak di Lampung: Desain Buruk dan Kelebihan Muatan
Kerusakan jalan di Provinsi Lampung belakangan turut menjadi perhatian publik. Bahkan, Presiden Joko Widodo meninjau sejumlah ruas jalan di Lampung yang rusak pada Jumat pekan lalu (5/5) dalam agenda kunjungan kerjanya.
Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi indonesia Djoko Setijowarno berpendapat, kerusakan jalan di Lampung disebabkan buruknya desain jalan dan kendaraan kelebihan muatan (over dimensi dan overload/ODOL).
Menurutnya, akar permasalahan dari desain jalan di Lampung adalah tidak adanya drainase. "Dulu ada penelitian Bank Dunia, jalan rusak itu karena konstruksi, bukan karena ODOL. Tapi, karena kendaraan ODOL sekarang banyak, ya juga sama jadi penyebab jadinya," kata Djoko kepada Katadata.co.id, Senin (8/5).
Ia menduga, Pemerintah Provinsi Lampung tidak membangun jalan dengan benar. Walau dibangun, Djoko pesimistis anggaran konstruksi jalan di Lampung tidak akan dikorupsi. Pasalnya, realisasi anggaran Lampung masuk peringkat tiga secara nasional. Adapun, realisasi anggaran Lampung pada 2021 mencapai 95 persen atau senilai Rp 7,38 triliun.
Dugaan Djoko, ada oknum pemerintah daerah bersekongkol dengan konsultan pengawas untuk mendapatkan pendapatan lebih melalui return fee.
Dengan demikian, hanya 60 persen dari total anggaran konstruksi yang benar-benar digunakan untuk membangun jalan. "40 persen terbagi untuk membayar pajak, keuntungan kontraktor, kepentingan return fee, biaya operasional non teknis," kata Djoko.
Pada 2021, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendata kondisi jalan nasional dengan kondisi mantap di Provinsi Lampung mencapai 92 persen. Kondisi mantap di jalan provinsi hanya 76 persen, sementara itu kondisi mantap jalan kabupaten hanya 55,16 persen.
Artinya, mayoritas jalan rusak di Lampung adalah jalan kabupaten yang mencapai 6.677 kilometer (Km). Secara nasional, jalan daerah dengan kondisi rusak mencapai 52 persen.
Sementara itu, Chairman Supply Chain Indonesia Setijadi belum dapat memastikan apakah kendaraan kelebihan muatan dan dimensi atau ODOL menjadi penyebab utama kerusakan jalan di Lampung. Menurutnya, perlu ada penelitian lebih lanjut terkait rute yang dilalui oleh kendaraan logistik di Lampung.
Walau demikian, lanjut Setijadi, kebijakan Zero ODOL yang diwajibkan sejak awal 2023 gagal dipatuhi pemangku kepentingan. Menurutnya, penyebab utama hal tersebut adalah tidak memiliki tekad yang kuat dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.
"Tidak semua pemangku kepentingan termasuk kementerian-kementrian yang terkait punya pemahaman dan tekad yang sama terkait Zero ODOL. Kalau dari sisi pemerintah saja belum satu suara, ini akan bermasalah dalam implementasinya," ujar Setijadi.
Setijadi berpendapat, implementasi Zero ODOL tidak bisa ditunda lagi meskipun pemerintah sebelumnya sepakat akan mengimplementasikan Zero ODOL pada awal 2021 namun ditunda karena pandemi Covid-19.
Ia khawatir, penundaan Zero ODOL lebih lanjut akan menggagalkan kebijakan Zero ODOL di dalam negeri. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan penegak hukum yang baik menjadi penting dalam implementasi Zero ODOL.
Selain itu, kata dia, pelaku usaha tidak perlu khawatir terkait dampak dari penerapan Zero ODOL. Seperti diketahui, salah satu kekhawatiran industriawan terkait Zero ODOL adalah peningkatan inflasi di dalam negeri.
Setijadi menilai, pemerintah telah memperhitungkan dampak tersebut saat menggodok rencana Zero ODOL. "Ini sudah menjadi tugasnya pemerintah. Artinya, pemerintah saat melakukan kebijakan tentu sudah memperkirakan dan sedang menjawab dampak kebijakan tersebut," ucap Setijadi.
