Realisasi Investasi Swasta ke IKN Dimulai Agustus, Termasuk Stadion
Realisasi investasi swasta ke Ibu Kota Nusantara atau IKN akan dimulai pada Agustus atau September 2023. Investasi swasta akan masuk setelah pembangunan infrastruktur dasar selesai.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, mengatakan saat ini pembangunan infrastruktur dasar masih menggunakan dana pemerintah.
“Enggak mungkin investasi swasta masuk tapi investasi dasarnya belum kelar. Sekarang kita selesaikan itu infrastruktur dasar," ujarnya usai menghadiri acara Indonesia-China Smart City Technology and Investment EXPO 2023 di Jakarta, Rabu (24/5).
Bahlil mengatakan, infrastruktur IKN yang dibangun swasta akan dilakukan secara paralel seperti sarana pendidikan, kesehatan, perumahan, stadion hingga perguruan tinggi.
Selain itu, pemerintah juga akan membangun financial center seperti yang ada di Singapura dan Malaysia. Bahlil mengatakan, Financial center ini bertujuan agar para investor bisa langsung masuk ke Indonesia tanpa harus melalui negara ketiga atau hub.
“Pendidikan, kesehatan, tapi yang bangun duluan kan infrastruktur. Bangun perumahan, contohkanlah PSSI akan membangun stadion langsung terus beberapa perguruan tinggi akan dibangun,” ucapnya.
Bahlil menegaskan jika saat ini sudah banyak investor swasta yang menyampaikan komitmennya untuk terlibat dalam pembangunan IKN. Namun demikian, dia masih merahasiakan nama-nama investor tersebut.
Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN, Bambang Susantono, mengatakan pembangunan infrastruktur IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sampai saat ini masih on the track atau sesuai jalur.
"Pembangunan infrastruktur masih on the track. Kami melihat teman-teman dari Kementerian PUPR misalnya. Kalau ke lapangan saya mengimbau teman-teman yang belum ke lapangan untuk lihat sendiri ke lapangan karena seeing is believing," ujar Bambang saat memberi sambutan dalam "Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023", di Jakarta, Selasa (23/5).
Ia mengklaim banyak delegasi dari dalam maupun luar negeri yang juga datang langsung untuk melihat progres dari pembangunan IKN. Dengan melihat sendiri, menurut Bambang, mereka lebih memiliki respons yang positif terhadap pembangunan IKN.
"Apa sih yang sudah dikerjakan karena banyak dari mereka bertanya juga is it real? benar nih mau bikin ibu kota?," kata Bambang.
Survei Charta Politika menunjukkan mayoritas atau 81,8% responden mengetahui rencana pemindahan IKN ke Kalimantan Timur.
Lebih dari separuh atau 54,6% responden yang mengetahui rencana tersebut mengaku setuju jika IKN dipindahkan. Sedangkan yang tidak setuju ada 39,8%.