Tarif Bus TransJakarta Akan Sesuai Status Ekonomi dan KTP Domisili
Tarif bus TransJakarta rencananya akan disesuaikan dengan status ekonomi dan KTP domisili penumpang. PT Transportasi Jakarta berencana memberlakukan sistem tiket berbasis akun atau account based ticketing (ABT) dalam hal ini.
Dengan begitu, tarif bus TransJakarta untuk warga dengan KTP domisili DKI Jakarta dan non-Jakarta akan berbeda. Saat ini, tarifnya sama yakni Rp 3.500.
Kepala Dinas Perhubungan atau Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo menyampaikan, penerapan sistem ABT dimulai sejak 2021. “Dengan sistem ABT, didapatkan data dan informasi yang lebih akurat dan menyeluruh, sehingga dapat dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun kebijakan dan memberikan pelayanan yang lebih baik,” ujar dia saat dihubungi Katadata.co.id, Jumat (29/9).
Melalui data transaksi tiket yang tercatat, pemerintah dapat menganalisis pola perjalanan dan preferensi pengguna transportasi umum. Selain itu, sistem ABT akan terhubung dengan data penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil alias Dukcapil DKI Jakarta.
Dengan begitu, penumpang bisa mendapatkan diskon tarif bus TransJakarta 15% atau bahkan gratis, jika terdata dalam keluarga kurang mampu.
Penerapan sistem ABT belum diterapkan secara massal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PT Jaklingko Indonesia sudah menguji coba sistem ABT dengan fase implementasi Pay As You Go selama September.
Ia memastikan penyesuaian tarif berdasarkan pada status ekonomi dan sesuai KTP domisili penumpang belum akan diterapkan dalam waktu dekat. Ia berharap, penerapan sistem ini bisa memudahkan pengguna transportasi umum.
Sebelumnya ia menyampaikan, penerapan sistem ABT bertujuan mencegah dan meminimalkan potensi penumpang kehilangan saldo.
"Pengguna biasanya kalau pakai kartu dan kartunya hilang, saldonya ikut hilang. Dengan ABT, maka saldo tersimpan di aplikasi meski kartu hilang," kata Syafrin di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, dikutip dari Antara, Senin (25/9).
