NTB jadi Satu-satuanya Provinsi yang Swasembada Beras
Perum Bulog mengumumkan hampir seluruh provinsi telah menerima beras impor pada tahun ini. Satu-satunya provinsi yang masih mandiri atau swasembada beras adalah Nusa Tenggara Barat.
Direktur Utama Bulog Budi Waseso atau Buwas mengatakan, NTB merupakan salah satu daerah produsen beras. Provinsi tersebut tidak mendapatkan beras dari luar wilayahnya, termasuk beras impor.
"Saya bersyukur bahwa NTB tidak kemasukan beras dari luar wilayahnya apalagi impor. Satu-satunya wilayah di Indonesia yang tidak kemasukan beras impor, hanya NTB," kata Budi di kantornya, Rabu (18/10).
Badan Pusat Statistik memproyeksikan, produksi beras di NTB mencapai 1,54 juta ton pada tahun ini, naik 6,46% dibandingkan tahun lalu 1,45 juta ton.
Buwas menilai, produksi beras domestik dalam kondisi miris pada tahun ini. Hal tersebut ditunjukkan dari masuknya beras impor ke Sulawesi Selatan yang selama ini menjadi barometer produksi beras di dalam negeri. Sulawesi Selatan selama ini merupakan daerah yang memasok kebutuhan daerah lain di penjuru negeri.
Berdasarkan proyeksi BPS, produksi beras di Sulawesi Selatan tahun ini mencapai 4,94 juta ton. Angka tersebut lebih rendah 417.072 ton atau 7,78% dari capaian 2022 sejumlah 5,36 juta ton.
Buwas menegaskan, masuknya beras impor ke kawasan Angin Mamiri disebabkan oleh defisitnya neraca beras di sekitar provinsi tersebut. Menurutnya, pemenuhan beras di provinsi sekitarnya membuat neraca beras Sulawesi Selatan defisit.
"Sampai hari ini, sudah masuk beras untuk Sulawesi Selatan dari impor sejumlah 70.000 ton. Miris kan?" ujarnya.
Buwas menceritakan beras impor mulai masuk ke Sulawesi Selatan pada Agustus 2024 sebanyak 5.000 ton. Namun, angka tersebut terus naik menjadi 70.000 ton hingga bulan ini.
Ia menjelaskan, beras impor tersebut ditujukan untuk memenuhi program bantuan pangan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Oleh karena itu, Buwas mengimbau warga Sulawesi Selatan untuk tidak panik karena kebutuhan beras sudah terpenuhi.
"Enggak usah dipersoalkan berasnya dari mana, walaupun sebenarnya tidak boleh masuk sebutir beras pun ke sana untuk menjaga harga diri. Bagaimana kita bisa mempertahankan status Sulawesi Selatan sebagai lumbung padi?" ujar Buwas.
Manajemen Beras Lampung
Buwas pun mencoba menganalisis akar masuknya beras impor ke Sulawesi Selatan, yakni mismanajemen neraca beras. Pemerintah provinsi tidak membatasi keluarnya beras dari wilayahnya.
Ia mencatat, beberapa daerah yang menerima bantuan beras dari Sulawesi Selatan adalah Jawa Timur dan Jawa Tengah. BPS meramalkan produksi beras di Jawa Timur mencapai 9,59 juta ton, sedangkan di Jawa Tengah mencapai 9,06 juta ton.
Di sisi lain, ia mengarahkan semua pemerintah provinsi untuk mengadopsi manajemen neraca beras di Lampung. Buwas mencontohkan, salah satu kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung adalah pembatasan gabah ke luar Lampung.
Pemerintah Provinsi Lampung hanya membolehkan gabah keluar dari Lampung setelah digiling menjadi beras. Selain itu, pemerintah daerahnya juga mencatat dan membatasi pergerakan beras ke luar Lampung.
"Tadinya, saya yakin bahwa enggak mungkin Sulawesi Selatan kemasukan beras dari luar wilayahnya apalagi impor. Ternyata tidak demikian," katanya.
