Apindo akan Terbitkan Daftar Produk Terafiliasi Israel
Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo akan mengeluarkan daftar produk dari perusahaan yang terafiliasi atau mendukung Israel. Daftar tersebut ditargetkan akan diterbitkan selambatnya pekan depan.
Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani mengatakan, belum ada daftar resmi yang dikeluarkan oleh pemangku kepentingan. Shinta menilai, daftar produk yang dinilai terafiliasi atau mendukung Israel saat ini belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
"Yang kami lihat, sebagian besar produk dalam daftar yang ramai dibagikan di media sosial adalah produk-produk asli Indonesia," kata Shinta di Hotel Four Season Jakarta, Selasa (28/11).
Shinta mencontohkan, salah satu anggotanya yang dituduh dinilai terafiliasi atau mendukung Israel, yakni PT Unilever Indonesia Tbk. Menurutnya, emiten berkode UNVR tersebut telah lama berbisnis di dalam negeri dan tidak memiliki hubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan Israel.
Shinta mengaku sudah memeriksa keterlibatan UNVR dengan Israel hingga induknya, yakni Unilever. Ia memastikan UNVR tidak berkaitan atau mendukung agresi Israel ke Palestina.
"Kalau produk Unilever terafiliasi dengan Israel, saya juga enggak akan dukung, tapi masalahnya enggak," katanya.
Shinta menyatakan, Apindo kini sedang meminta data informasi seluruh anggotanya. Seluruh anggota telah diminta melaporkan dampak aksi boikot tersebut kepada keberlangsungan usaha. Oleh karena itu, Shinta mengatakan tidak bisa berkomentar terkait dampak aksi boikot tersebut kepada iklim usaha di dalam negeri. Menurutnya, hal tersebut penting agar Apindo membuat pernyataan berdasarkan data.
"Kami juga lagi minta arahan pemerintah, jadi keluar pernyataan yang jelas dari pemerintah seperti apa posisinya. Pemerintah juga susah mengambil posisi kalau enggak ada datanya," ujarnya.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sebelumnya menilai, keputusan boikot sepenuhnya merupakan hak konsumen atau masyarakat. Zulhas berpendapat aksi boikot tersebut merupakan bentuk pendapat penyampaian pendapat masyarakat.
Zulhas berpendapat aksi boikot tersebut merupakan bentuk pendapat penyampaian pendapat masyarakat. "Hak masyarakat untuk tidak membeli produk-produk yang dinilai terafiliasi dengan Israel. Pemerintah tidak ada boikot produk apapun," kata Zulhas di Gedung DPR, Senin (27/11).
