Berita Apindo Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Menko Airlangga Hartarto mengungkapkan strategi pemerintah untuk menyelamatkan industri tekstil di Indonesia, termasuk tindakan safeguard dan anti dumping. Salah satunya melalui penyelamatan Sritex.

Apindo menyoroti strategi pemerintah dalam mengelola proses penyelamatan Sritex yang baru-baru ini dinyatakan pailit, dengan fokus pada minimalisasi PHK untuk melindungi pekerja dan ekonomi.

Riset Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan 78 persen perusahaan kecil mengalami kerugian karena persyaratan kepatuhan lingkungan dan emisi gas rumah kaca yang terlalu tinggi.

Apindo meramalkan kenaikan rata-rata upah minimum provinsi atau UMP 2025 hanya mencapai 2,6% hingga 3,6%, jauh di bawah permintaan buruh sebesar 10%.

Pemerintah berencana menambah iuran pensiun wajib. Potongan gaji diperkirakan bertambah dan menambah beban bagi para pekerja.

Pemerintah Indonesia akan mengenakan cukai pada minuman berpemanis pada 2025 sebagai bagian dari upaya meningkatkan penerimaan negara dan menekan prevalensi penyakit seperti diabetes.

Apindo menyebut setidaknya ada lima sektor manufaktur yang terancam PHK. Kelimanya adalah industri tekstil, alas kaki, obat herbal, kecantikan, dan mainan anak-anak.

Apindo bertemu dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan meminta agar pemerintah merevisi aturan terkait iuran Tapera.

Apindo menyebut para pengusaha belum akan memperpanjang masa cuti melahirkan dari saat ini tiga bulan menjadi enam bulan. Sebab, pemberi kerja menunggu aturan turunan UU Nomor 4 Tahun 2024.

Apindo memilih uji materi atau judicial review menjadi jalan terakhir untuk menolak program tabungan perumahan rakyat atau Tapera.

Asosiasi Pengusaha Indonesia berpendapat implementasi tabungan perumahan rakyat atau Tapera memperburuk iklim usaha saat ini. Dampaknya akan sistemik hingga pemutusan hubungan kerja atau PHK.

Asosiasi Pengusaha Indonesia menyatakan tabungan perumahan rakyat atau Tapera merupakan pengulangan dari layanan yang disediakan BPJS Ketenagakerjaan.

Asosiasi Pengusaha Indonesia berpendapat iuran tabungan perumahan rakyat atau Tapera seharusnya bersifat sukarela atau didanai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Apindo menolak tegas pemberlakuan program tabungan perumahan rakyat atau Tapera yang mewajibkan iuran sebesar 3% dari upah pekerja.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan pembentukan kementerian perumahan dan perkotaan untuk pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.