Berita Apindo Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Apindo menilai pemutusan hubungan kerja atau PHK yang terjadi 2025 merupakan dampak dari kebijakan ekonomi yang terjadi pada masa Covid-19.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai penciptaan lapangan kerja pada paruh pertama tahun ini masih kurang. Turunnya efisiensi investasi diduga menjadi pendorong utama rendahnya lapangan kerja.

Apindo sebut badai pemutusan hubungan kerja (PHK) diprediksi berlanjut hingga akhir 2025.

Apindo menyatakan tidak mempermasalahkan klausul pemindahan data sektor swasta ke Amerika Serikat.

Apindo sedang bernegosiasi untuk menghapus bea masuk beberapa komoditas Indonesia seperti kakao dan CPO ke AS, sementara pemerintah AS juga ingin kenaikan tarif untuk produk mereka.

Apindo menyambut baik kesepakatan tarif 19% dengan Amerika, menekankan pengaruh minimal pada TKDN, dengan produk tertentu dikecualikan dari aturan domestik.

Apindo mengatakan pemerintah Indonesia masih memiliki waktu sebulan untuk negosiasi tarif impor AS yang diberlakukann Donald Trump.

Asosiasi Pengusaha Indonesia menilai masih ada ruang negosiasi mengenai penetapan tarif impor Amerika Serikat (AS) sebesar 32% oleh Presiden Donald Trump.

Apindo menyatakan sektor manufaktur di Indonesia memerlukan dukungan pemerintah menyusul turunnya PMI ke level kontraksi 46,9 pada Juni 2025.

Perang Iran-Israel menyebabkan gangguan pasokan pada gandum, kedelai, gas, dan bahan bakar, mempengaruhi jalur logistik dan meningkatkan biaya produksi serta distribusi.

Konflik Israel - Iran mendongkrak harga minyak dunia, sehingga berpotensi membuat biaya logistik naik.

Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani memaparkan bahwa meredanya perang dagang antara Cina dan AS membawa dampak positif pada arus dagang global dan dapat meningkatkan kompetisi untuk produk Indonesia.

Seiring dengan mencapai 73.992 PHK di Indonesia hingga Maret 2025, Apindo mencatat kekhawatiran tinggi atas lonjakan pemutusan hubungan kerja, memicu seruan akan perhatian dan tindakan serius.

Apindo mendukung tindakan pemerintah dalam membentuk Satgas Terpadu yang berfokus pada penanganan premanisme guna meningkatkan keamanan bagi investor.

Kadin Indonesia bentuk tim verifikasi untuk cepat tanggapi dugaan permintaan proyek ilegal Rp5 triliun oleh pengusaha di Cilegon, menjamin iklim investasi yang kondusif dan kepastian hukum.